Pantau - Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyatakan bahwa penunjukan Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi simbol harapan baru bagi arah perekonomian Indonesia ke depan.
Pasar Stabil, Visi Presiden Harus Terjemahkan ke Fiskal
Pernyataan tersebut disampaikan Misbakhun saat menjadi pembicara dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema Menteri Keuangan Baru Harapan Baru Menata Ekonomi Indonesia, yang digelar oleh Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bersama Biro Pemberitaan DPR RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (18/9/2025).
Misbakhun menanggapi isu yang berkembang di publik bahwa stabilitas pasar hanya akan terjaga jika Sri Mulyani tetap menjabat sebagai Menteri Keuangan.
“Ada hipotesis yang selalu dihembuskan bahwa jika menteri keuangannya bukan Sri Mulyani maka pasar akan terguncang. Namun, fakta awal menunjukkan sebaliknya: IHSG justru menembus level tertinggi di atas 8.000 dan rupiah tetap stabil,” ungkapnya.
Ia menilai Presiden Prabowo telah memilih sosok yang tepat, karena Purbaya dianggap mampu menerjemahkan visi dan misi Presiden ke dalam kebijakan fiskal yang konkret.
“Pak Presiden berkali-kali menegaskan bahwa tidak ada visi misi menteri, yang ada adalah visi misi presiden. Tugas Menteri Keuangan adalah menangkap intisari pikiran presiden dan mewujudkannya dalam kebijakan ekonomi,” tegas Misbakhun.
Tantangan APBN Defisit Nol dan Tax Ratio Rendah
Salah satu langkah awal Purbaya yang disorot adalah kebijakan penempatan dana sebesar Rp200 triliun untuk penguatan likuiditas perbankan nasional.
Kebijakan ini dinilai strategis dan berdampak langsung terhadap penguatan saham-saham sektor perbankan serta stabilitas pasar keuangan.
“Itu adalah bagian dari respons pemerintah terhadap isu kelangkaan likuiditas. Efeknya langsung terasa pada penguatan saham-saham perbankan dan stabilitas pasar keuangan,” ujar Misbakhun.
Namun, ia juga menantang Purbaya untuk menyusun strategi fiskal jangka panjang, terutama mewujudkan ambisi Presiden Prabowo menciptakan APBN dengan defisit nol.
Tantangan utamanya adalah menaikkan tax ratio yang saat ini masih di bawah 10 persen serta menekan bunga utang negara yang hampir mencapai Rp800 triliun per tahun.
“Tantangan utamanya adalah menaikkan tax ratio yang masih di bawah 10 persen, sekaligus menekan beban bunga utang yang setiap tahun mencapai hampir Rp800 triliun. Desain kebijakan fiskal yang kuat akan sangat menentukan,” jelasnya.
Misbakhun menambahkan bahwa posisi Menteri Keuangan tidak hanya berperan dalam menyusun anggaran negara, tetapi juga berfungsi strategis dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional bersama lembaga-lembaga seperti Bank Indonesia (BI), OJK, dan LPS.
“Saya yakin Pak Purbaya akan menghadirkan ide-ide baru yang sejalan dengan visi Presiden Prabowo, sehingga APBN benar-benar menjadi instrumen kedaulatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
