Pantau - Polisi menurunkan lebih dari 4.000 personel untuk mengamankan aksi buruh yang digelar di depan DPR/MPR RI dan Patung Kuda, Jakarta Pusat, dengan langkah mitigasi guna mencegah adanya penyusup atau provokator.
Mitigasi Penyusup dan Komitmen dengan Buruh
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Brigjen Pol Ade Ary Syam Indradi, mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan penanggung jawab aksi buruh.
"Ada komitmen saling menjaga, saling memberitahu. Kalau ada yang mencoba memanfaatkan situasi, ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, ini pasti ada komunikasi di antara kami," ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa komitmen tersebut bertujuan agar aksi tetap kondusif dan tidak dimasuki pihak luar yang bisa memicu kericuhan.
"Sehingga nanti apabila ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, kami juga berharap kecepatan komunikasi, supaya nama baik organisasi (buruh) yang menyampaikan, saudara-saudara kami yang menyampaikan aspirasi ini tetap terjaga. Ini komitmen kita," jelas Ade Ary.
Dalam pengamanan tersebut, polisi menyiapkan 4.129 personel gabungan dari Mabes Polri, Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Pusat, 200 personel Korps Marinir, serta 30 personel dari Pemprov DKI Jakarta.
"Komitmen kami dalam pengamanan aksi penyampaian pendapat atau unjuk rasa, itu dilaksanakan dengan humanis. Karena yang sedang menyampaikan aksi adalah saudara-saudara kami," tuturnya.
Rekayasa Lalu Lintas di Sekitar Lokasi Aksi
Sementara itu, Polda Metro Jaya juga melakukan pengalihan arus lalu lintas akibat adanya aksi buruh di sekitar DPR/MPR RI dan Patung Kuda.
Kepala Bagian Operasi Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Robby Hefadus, membenarkan adanya rekayasa lalu lintas tersebut.
"Betul (ada pengalihan lalu lintas). Jadi, kita dari tadi siang arus lalin dari DPR tinggal satu lajur sehingga menyebabkan antrean panjang sampai gerbang Tol Senayan. Akhirnya, arus lalu lintas ke arah DPR kita belokkan ke kiri ke Hotel Mulia," ujarnya.
Robby menegaskan bahwa jalan menuju DPR/MPR RI tidak ditutup, melainkan hanya dialihkan agar tidak terjadi penumpukan kendaraan.
"Kalau masyarakat mau ke DPR, tak masalah, putar balik di Kemenpora. Jadi, silahkan saja. Kita alihkan, bukan ditutup jalannya tapi dialihkan. Bisa putar balik, kita alihkan dalam rangka biar tidak terlalu padat. Kendaraan di depan DPR sejauh ini arus lalu lintas bisa, tapi satu lajur," pungkasnya.
- Penulis :
- Shila Glorya
