Pantau Flash
HOME  ⁄  Nasional

Rencana Pengiriman Pasukan TNI ke Gaza Harus Berbasis Misi Perdamaian, Tegas Komisi I DPR

Oleh Ahmad Yusuf
SHARE   :

Rencana Pengiriman Pasukan TNI ke Gaza Harus Berbasis Misi Perdamaian, Tegas Komisi I DPR
Foto: Rencana Pengiriman Pasukan TNI ke Gaza Harus Berbasis Misi Perdamaian, Tegas Komisi I DPR

Pantau - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menegaskan bahwa rencana pengiriman pasukan TNI ke Gaza harus ditempatkan dalam kerangka misi perdamaian sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI 1945 tentang tujuan menjaga ketertiban dunia.

Penegasan Kerangka Perdamaian dan Mandat Internasional

Sukamta menyampaikan bahwa Indonesia selalu aktif dalam misi perdamaian di berbagai wilayah konflik sehingga rencana pengiriman pasukan TNI ke Gaza juga perlu berada dalam konteks tersebut.

“Termasuk rencana pengiriman 20.000 pasukan TNI ke Gaza yang pernah disampaikan Presiden Prabowo, hal ini perlu mempertimbangkan dua hal penting,” ujarnya.

Hal penting pertama adalah pengiriman pasukan harus dalam kerangka penjaga perdamaian agar tidak dimanfaatkan Israel untuk mencapai tujuan-tujuannya yang tidak berhasil dicapai melalui tindakan genosida selama dua tahun terakhir.

“Saya percaya kemampuan Pemerintah dan TNI yang sudah teruji sebagai penjaga perdamaian di berbagai kawasan dalam waktu yang panjang. Saya yakin tidak akan mudah dikecoh oleh kelicikan dan kelicinan Israel,” tegas Sukamta dari Fraksi PKS.

Hal penting kedua adalah pengiriman pasukan harus memiliki mandat dari lembaga internasional seperti PBB atau OKI Plus agar operasi terlaksana secara aman dan legitimate.

Kebutuhan Matra TNI dan Dukungan Kemanusiaan

Terkait jenis matra TNI yang harus dikirim, Sukamta menjelaskan bahwa komposisinya harus menyesuaikan kebutuhan lapangan serta kesiapan TNI.

“Jika melihat kebutuhan, tentu matra AD, AL, dan AU diperlukan. AD karena konflik banyak terjadi melalui serangan darat. AL dan AU diperlukan untuk mengawal bantuan kemanusiaan yang masuk lewat jalur laut dan udara. Jika dimungkinkan, satuan siber juga bisa dipertimbangkan untuk mengawasi serangan siber antara pihak-pihak yang bertikai,” jelas Sukamta.

Selain satuan tempur, diperlukan pula pasukan kesehatan termasuk Korps Kesehatan Militer guna memperkuat dukungan kemanusiaan.

Penulis :
Ahmad Yusuf