Pantau - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menegaskan komitmennya dalam mengawal program prioritas nasional di bidang pembangunan manusia, sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Fokus Pemeriksaan: Kesehatan, Pendidikan, dan Kesejahteraan Sosial
Anggota III BPK, Akhsanul Khaq, menyampaikan bahwa lembaganya menggunakan strategic based audit approach dalam melakukan pemeriksaan, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada isu-isu strategis yang berdampak langsung pada pencapaian tujuan pembangunan nasional.
"BPK akan mengawal transformasi sosial melalui pemeriksaan atas layanan kesehatan, pendidikan berkualitas, serta perlindungan sosial yang adaptif. Tujuannya, agar pembangunan manusia Indonesia berjalan inklusif dan berkelanjutan," ungkapnya.
Dalam Rencana Strategis BPK 2025–2029, pemeriksaan tematik pembangunan manusia difokuskan pada tiga pilar utama: kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
Beberapa isu yang menjadi perhatian dalam pemeriksaan tersebut meliputi tingginya angka kematian ibu, prevalensi stunting, rendahnya kualitas pendidikan, distribusi guru yang tidak merata, data perlindungan sosial yang belum akurat, serta keterbatasan akses layanan dasar bagi masyarakat tidak mampu.
Melalui pemeriksaan ini, BPK berharap dapat berkontribusi dalam mencapai target pembangunan, termasuk menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 4,5 persen pada 2029, menghapus kemiskinan ekstrem, dan meningkatkan Indeks Modal Manusia (IMM) dari 0,54 pada 2024 menjadi 0,59 pada 2029.
Akhsanul menyampaikan harapan agar seluruh rekomendasi BPK dapat memberikan manfaat nyata bagi pemerintah maupun masyarakat.
"Saya berharap rekomendasi BPK dapat membantu pemerintah untuk memperbaiki tata kelola, desain kebijakan, pola sinkronisasi dan pengendalian dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan Program Prioritas Nasional Pembangunan Manusia," jelasnya.
Penguatan ASN dan Reformasi Birokrasi Jadi Bagian Strategi
Akhsanul juga menekankan pentingnya pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan secara sinergis dan kolaboratif, melibatkan semua entitas terkait sejak tahap perencanaan hingga pelaporan.
Langkah strategis ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola pembangunan manusia menuju tercapainya visi Indonesia Emas 2045.
Dalam kegiatan di Kalimantan Barat pada Kamis, 4 September 2025, Akhsanul juga menyampaikan kepada praja muda IPDN bahwa institusi pemerintahan harus memiliki kapasitas yang andal untuk mendukung tujuan nasional.
Ia menegaskan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto telah menyampaikan pentingnya peran aparatur sipil negara (ASN) yang profesional dan berkarakter kuat dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Akhsanul mengajak para praja muda IPDN untuk menjadi pemimpin masa depan yang siap berkontribusi sesuai dengan perannya masing-masing.
BPK, menurutnya, tidak hanya berperan sebagai lembaga pengawasan, tetapi juga sebagai penggerak reformasi birokrasi melalui rekomendasi perbaikan kinerja ASN, penyusunan prosedur operasional standar (POS), penataan struktur organisasi, dan sinergi lintas lembaga.
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan karakter ASN, termasuk aspek religiusitas dalam bekerja.
"Kereligiusan ini sebenarnya sangat penting untuk ASN, supaya kita tidak berpikir shortcut, begitu lulus IPDN langsung ingin jadi Bupati. Jadi jangan shortcut," tegasnya.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
