Pantau - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengagendakan pertemuan dengan penanggung jawab program Makan Bergizi Gratis (MBG) wilayah Jawa Barat pada Senin, 29 September 2025, setelah kasus keracunan massal melanda sejumlah daerah.
Evaluasi Menyeluruh Dapur MBG
"Hari Senin saya akan mengundang Kepala MBG perwakilan wilayah Jawa Barat untuk membahas secara bersama-sama mengevaluasi peristiwa-peristiwa yang terjadi," ungkap Dedi.
Ia menyatakan pihaknya akan meminta evaluasi terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang tersebar di Jawa Barat.
Dedi juga berencana meminta audit menyeluruh terhadap dapur-dapur tersebut.
"Yang kedua evaluasi jenis-jenis bahan makanan, yang digunakan apakah itu merupakan bahan makanan yang bermutu atau tidak," kata KDM.
Selain bahan makanan, Dedi menyoroti masalah jam memasak yang dinilai terlalu lama, misalnya dimasak pukul 00.00 WIB namun baru disajikan pukul 12.00 WIB.
Ia menyebut perlu ada evaluasi terhadap waktu memasak di dapur SPPG.
"Harapan saya ke depan dapur itu didekatkan dengan sekolah, dan tingkat yang dilayaninya jangan terlalu jumlahnya ribuan karena siapapun tidak akan sanggup untuk mengelola jumlah makanan ribuan. Masaknya tiap hari tidak pernah berhenti," ujarnya.
Menurutnya, jarak tempuh dapur MBG ke sekolah yang jauh juga meningkatkan risiko terhadap kualitas makanan yang disajikan.
Respons Pemerintah Daerah
Mengenai apakah program MBG akan dihentikan sementara, Dedi menyebut perlu bertemu terlebih dahulu dengan Badan Gizi Nasional (BGN).
"Ya nanti kita hari Senin kita bicara dulu dengan Kepala Perwakilan wilayah Jawa Barat. Bagaimana komitmen dia Setelah melihat komitmennya nanti pemerintah provinsi akan mengambil keputusan," kata dia.
Sebelumnya, kasus keracunan massal terjadi setelah ribuan siswa mengonsumsi makanan MBG dari dua dapur SPPG, yaitu di Kecamatan Cipongkor dan Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat.
Ratusan siswa terpaksa menjalani perawatan medis akibat gejala keracunan.
Pemkab Bandung Barat menetapkan Kejadian Luar Biasa (KLB) atas kasus ini agar penanganannya lebih cepat dan menyeluruh.
Pemkab Bandung Barat juga menutup sementara dapur SPPG yang bermasalah di wilayah tersebut untuk memastikan standar pengelolaan makanan dipenuhi.
Selain itu, Pemkab Bandung Barat akan melakukan evaluasi terhadap 85 dapur MBG di wilayahnya karena belum memiliki sertifikasi sehat.
- Penulis :
- Leon Weldrick
