Pantau - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyatakan bahwa program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan tidak hanya membantu sektor pembiayaan rumah, tetapi juga membuka banyak lapangan kerja bagi masyarakat.
"Lewat KUR Perumahan dimana pemerintah akan mensubsidi suku bunga 5 persen bagi UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) akan membuka banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat," ujarnya.
Dorong Program 3 Juta Rumah dan Dukung UMKM Sektor Perumahan
KUR Perumahan merupakan inisiatif pro rakyat dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang dirancang untuk memperkuat pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.
Sebagai bagian dari dukungan kebijakan, pemerintah telah meningkatkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi 350.000 unit rumah subsidi.
Selain itu, terdapat sejumlah kebijakan pendukung yang mempermudah akses masyarakat terhadap rumah subsidi, antara lain:
- Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- Pembebasan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
- Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) hingga akhir tahun
Maruarar menegaskan bahwa program ini sesuai dengan arahan Presiden dan Menteri Keuangan, khususnya dalam mempercepat penyerapan anggaran.
"Ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan bahwa penyerapan anggaran termasuk KUR Perumahan juga harus ditingkatkan. Kami harap perbankan juga bisa menyalurkan KUR Perumahan ini dengan baik jelang akhir tahun," ungkapnya.
Plafon Rp130 Triliun untuk Tahun 2025
Pemerintah telah menetapkan plafon KUR Perumahan sebesar Rp130 triliun untuk tahun 2025.
Plafon ini merupakan batas maksimal kredit yang dapat disalurkan oleh lembaga perbankan kepada pelaku usaha maupun masyarakat di sektor perumahan.
Maruarar berharap agar plafon tersebut dapat terserap secara optimal sepanjang tahun ini, demi mendukung pemerataan akses perumahan serta pertumbuhan ekonomi lokal melalui sektor konstruksi dan UMKM terkait.
- Penulis :
- Aditya Yohan
