Pantau - Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian menyoroti sejumlah persoalan serius yang melibatkan perusahaan-perusahaan tambang milik negara dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama direksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam), PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), dan PT Vale Indonesia Tbk pada 29 September 2025 di Gedung Nusantara I, Jakarta.
Transparansi dan Kasus Vale Indonesia
Kawendra menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi dalam penanganan masalah di BUMN sektor tambang.
Ia menyinggung kasus kebocoran pipa distribusi air bekas operasional PT Vale Indonesia di Luwu Timur, Sulawesi Selatan, yang sempat meresahkan masyarakat.
"Ini jangan sekadar berlindung di balik narasi mitigasi. Perbaikan harus menyeluruh, terbuka, dan bila ada kesalahan harus ada punishment. Sebaliknya, kalau ada kebaikan juga perlu apresiasi," tegasnya.
Ia menyarankan penerapan mekanisme reward and punishment di tingkat operasional agar kinerja perusahaan tidak menurun dan tetap fokus.
Selain itu, Kawendra mengusulkan program “pipa transparan,” yaitu dashboard digital real-time yang bisa diakses publik untuk memantau kondisi integritas pipa, status inspeksi, penggunaan anggaran, dan kompensasi.
Temuan BPK dan Lambannya Proyek Hilirisasi
Kawendra juga menyoroti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait potensi kerugian PT Inalum sebesar Rp146,11 miliar dalam proyek aluminium alloy dengan PT PASU.
Ia meminta klarifikasi tindak lanjut dari perusahaan terkait peringatan tersebut.
Selain itu, ia menyoroti lambannya pembangunan smelter grade alumina refinery (SGAR) di Mempawah, Kalimantan Barat, yang dinilai penting untuk hilirisasi bauksit.
Ia juga mempertanyakan keunggulan biaya listrik PT Inalum yang memiliki pembangkit listrik tenaga air (PLTA) sendiri di Danau Toba (Gura-Gura dan Tangga), namun capaian produksinya belum maksimal.
"Kalau listriknya murah, harusnya produksi dan keuntungan bisa lebih optimal. Tapi faktanya capaian produksi belum maksimal," ujarnya.
Masalah Distribusi Emas Antam
Terkait PT Antam, Kawendra menyoroti keterbatasan stok emas batangan di masyarakat.
Ia menerima banyak keluhan karena stok emas yang tersedia hanya sekitar 20 persen dari kebutuhan pasar.
"Ini jangan sampai ada permainan. Stok ditahan, menunggu harga naik. Kalau begini, bisa menyumbang inflasi besar-besaran," ungkapnya.
Kawendra menilai lemahnya kontrol Antam atas rantai distribusi emas, di mana dari 43 ton produksi, hanya 30 persen didistribusikan langsung oleh Antam melalui butik resmi, sementara 70 persen dikendalikan oleh wholesaler mitra.
Hal ini menyebabkan masyarakat kesulitan mendapatkan emas dengan harga dan ketersediaan yang wajar.
Ia juga mengingatkan manajemen Antam untuk memperbaiki komunikasi publik.
"Komunikasi itu penting. Jangan hanya dengan pimpinan, tapi juga dengan kami yang mewakili rakyat. Jangan sampai BUMN selalu terbebani dosa masa lalu. Kita perbaiki bersama dengan keterbukaan. Kita tidak mau perusahaan negara terus terjebak dalam stigma buruk. Buka komunikasi, buka data, dan pastikan publik percaya bahwa BUMN ini bekerja untuk kepentingan rakyat," tegasnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
