Pantau - Pemerintah tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul terjadinya ribuan kasus keracunan makanan yang menimpa siswa di berbagai daerah.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menekankan pentingnya peran optimal ahli gizi dalam setiap dapur Sekolah Pengelola Pangan dan Gizi (SPPG), agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
"Selama ini ahli gizi di setiap SPPG tidak berfungsi dengan baik. Kalau mereka berfungsi dengan baik, tidak akan terjadi keracunan. Kita harap dengan adanya evaluasi, jangan sampai ahli gizi di setiap SPPG tak berfungsi dengan baik lagi," ungkapnya.
Presiden Prabowo Panggil Menteri, Perintahkan Evaluasi dan Perbaikan Tata Kelola MBG
Presiden Prabowo memanggil para menterinya ke kediamannya di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, pada Minggu (28/9), sesaat setelah kembali dari luar negeri.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden menegaskan bahwa keselamatan anak-anak harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program MBG.
Salah satu arahan utama Presiden adalah memperbaiki tata kelola MBG, mulai dari disiplin terhadap prosedur, kebersihan dapur, hingga kualitas air yang digunakan dalam pengolahan makanan.
Evaluasi juga mencakup pelibatan Puskesmas dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) untuk melakukan pemantauan berkala terhadap dapur MBG.
Pemerintah kini mewajibkan setiap SPPG memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS).
Selain itu, Presiden meminta agar dapur MBG dipimpin oleh chef terlatih dan dilengkapi dengan alat rapid test untuk memastikan kualitas makanan yang disajikan.
Dapur-dapur MBG yang dinilai bermasalah sementara ditutup untuk proses evaluasi dan investigasi lebih lanjut.
Kasus Keracunan Capai 7.368, DPR Minta Pengawasan Ahli Gizi Diperkuat
Data dari Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) per Jumat (26/9) pukul 21.00 WIB menunjukkan bahwa korban keracunan akibat MBG telah mencapai 7.368 orang.
Menanggapi situasi tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) telah menonaktifkan 56 dapur MBG untuk dilakukan evaluasi sistem dan pengawasan.
Yahya Zaini menegaskan bahwa ahli gizi harus mengawasi secara ketat setiap tahapan dalam proses pengolahan makanan.
"Karena setiap tahapan proses makanan, mulai dari bahan baku, pemasakan, pemorsian dan distribusi semua diawasi oleh mereka. BGN menugaskan 3 orang dalam setiap SPPG, 1 ketua, 1 ahli gizi, 1 ahli akutansi," jelasnya.
Yahya menyambut baik penerapan kebijakan SLHS, namun mengingatkan bahwa sertifikasi tidak boleh hanya bersifat administratif.
"Yang paling penting adalah mutu menu dan kualitas pengawasan di lapangan. Sertifikat harus memastikan bahwa dapur MBG aman, bersih, dan mampu menjaga gizi layak bagi anak-anak sekolah," tegasnya.
DPR Kawal Ketat Program MBG dan Transparansi Sertifikasi
Komisi IX DPR RI tetap mendukung Program MBG karena dinilai memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia menuju 2045.
"Kita tetap mendukung MBG yang dievaluasi tata kelolanya. MBG program yang mulia untuk mencetak generasi cemerlang tahun 2045, melalui perbaikan gizi," ujar Yahya.
Ia menekankan bahwa keselamatan dan kesehatan anak harus menjadi prioritas utama, dan meminta adanya transparansi dalam proses sertifikasi serta pelaporan berkala.
"DPR akan terus mengawal transparansi proses sertifikasi, meminta laporan periodik dan memastikan setiap anak Indonesia menerima makanan bergizi yang benar-benar aman, higienis dan sesuai standar," katanya.
Yahya juga mengajak semua pihak untuk turut mengawasi pelaksanaan MBG agar tidak terjadi penyimpangan sistemik sebagaimana yang menjadi perhatian Presiden Prabowo.
Komisi IX telah melakukan audiensi dengan berbagai organisasi seperti Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak (GKIA), CISDI, dan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) guna merumuskan pandangan serta rekomendasi terhadap penguatan program ini.
"Kita ingin agar MBG benar-benar dijalankan dengan optimal, sehingga tujuan mulia dari program ini dapat tercapai, yakni untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan gizi bagi anak sekolah," tutup Yahya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
