Pantau - Program Sekolah Rakyat Kemensos yang mengusung konsep berasrama dinilai sebagai langkah inovatif dan solutif untuk memutus rantai kemiskinan dan eksploitasi anak.
Pengamat pendidikan, Ina Liem, secara tegas mendukung inisiatif ini, bahkan memberikan pembelaan terhadap kritik yang menyarankan perbaikan sekolah reguler sebagai alternatif.
Menurutnya, banyak pihak yang belum memiliki empati atau gagal melihat kompleksitas masalah anak dari keluarga prasejahtera. Meskipun sekolah negeri menyediakan pendidikan gratis, anak-anak ini sangat rentan terhadap eksploitasi segera setelah mereka kembali ke lingkungan rumah.
"Setelah pulang sekolah, mereka kembali, dan mereka rentan sekali kena eksploitasi anak, bahkan oleh orang tuanya sendiri," jelas Ina dalam diskusi publik bertema ‘APBN 2026: Membangun Generasi Unggul', Rabu (8/10/2025).
Ia menambahkan, eksploitasi ini dapat berupa anak yang dipaksa bekerja untuk kepentingan ekonomi keluarga, masalah yang tak akan terpecahkan hanya dengan memasukkan mereka ke sekolah biasa.
Ina membandingkan dengan praktik di luar negeri, di mana Dinas Sosial atau Kementerian Sosial negara akan mengambil alih sementara pengasuhan anak dari unfit parents (orang tua yang tidak cakap) karena KDRT, narkoba, atau alkohol. Namun, mengingat jumlah kasus yang sangat banyak di Indonesia, model pengambilan alih satu per satu tidaklah realistis.
"Makanya menurut saya, ditaruh di sekolah dan berasrama. Ini sangat-sangat inovatif dan solutif," pujinya.
Oleh karena itu, gagasan untuk menggabungkan anggaran Sekolah Rakyat dengan perbaikan sekolah reguler adalah bentuk komentar yang tidak berempati. Menurutnya, sekolah reguler tidak akan mampu menyediakan lingkungan aman dan terproteksi selama 24 jam penuh.
"Konsep Sekolah Rakyat berasrama dianggap sebagai intervensi paling efektif untuk memastikan anak terlindungi dari eksploitasi dan mendapatkan fokus penuh pada pendidikan," tandasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
- Editor :
- Tria Dianti
