Pantau - Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyatakan optimis kawasan ekonomi khusus (KEK) Sei Mangkei akan mampu menyerap sekitar 13.000 tenaga kerja dalam kurun waktu 2025 hingga 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan Bobby usai penandatanganan kerja sama pengelolaan tenaga kerja di KEK Sei Mangkei dan penyerahan kartu BPJS Ketenagakerjaan bagi para tenaga kerja rentan di kawasan tersebut.
"Kita optimis kerja sama ini mampu menyerap 13.000 tenaga kerja dalam kurun waktu tahun 2025 hingga 2026," ungkapnya.
Kerja Sama Strategis dan Fokus pada Tenaga Kerja Lokal
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjalin kerja sama dengan PT Kawasan Industri Nusantara (Kinra) selaku pengelola KEK Sei Mangkei, dengan komitmen memberikan prioritas kepada tenaga kerja lokal.
Sejak berdiri pada tahun 2012, kawasan industri ini telah menampung sekitar 13.000 tenaga kerja, dan jumlah tersebut diperkirakan akan meningkat dua kali lipat dalam waktu 15 bulan ke depan.
Bobby menjelaskan, "Berarti dua tahun ini ada penambahan pekerja yang jumlahnya sama dengan kurun waktu 13 tahun. Dari data yang saya terima, jumlah angkatan kerja kita di Sumut 8,1 juta dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 409 ribu."
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumut menunjukkan bahwa pada Februari 2025, jumlah angkatan kerja di Sumut mencapai 8,108 juta orang, meningkat 108 ribu dari tahun sebelumnya.
Sementara itu, jumlah penduduk yang bekerja mencapai 7,69 juta orang, naik 107 ribu orang dibandingkan Februari 2024.
"Jadi kalau sekarang ini ada tiga ribu (penerimaan), tahun depan ada 10 ribu. Maka dalam dua tahun ada 13 ribu tenaga kerja terserap di KEK Sei Mangkei," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga didampingi Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumut, Yuliani Siregar.
Jaminan Sosial dan Dukungan Infrastruktur untuk Pekerja
Bobby menegaskan bahwa Pemprov Sumut akan memberikan dukungan penuh kepada PT Kinra sesuai kewenangan pemerintah provinsi.
Dukungan tersebut termasuk penyediaan tempat tinggal bagi pekerja yang berasal dari luar Kabupaten Simalungun atau daerah yang jauh dari kawasan industri.
"Misalnya tenaga kerja di Sei Mangkei, industri apa saja sudah ada, dan apa saja yang akan masuk. Kita punya Balai Latihan Kerja yang bisa mempersiapkan tenaga kerja, dan prioritasnya untuk masuk ke sini," ia menuturkan.
Pemprov juga akan memberikan bantuan jaminan ketenagakerjaan kepada 1.000 pekerja rentan di tiga wilayah, yakni Batu Bara, Simalungun, dan Pematangsiantar.
Program ini difokuskan kepada pekerja perkebunan sawit yang belum terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan.
"Jadi ini yang tidak terlindungi JKK dan JKM (Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian), kita bayarkan. Karena mungkin gajinya tidak tinggi, dan risikonya tinggi juga," kata Bobby.
Direktur PT Kinra, Arif Budiman, mengapresiasi dukungan Pemprov Sumut terhadap pengembangan KEK Sei Mangkei.
"Terutama terkait penyediaan tenaga kerja dalam provinsi. Dengan demikian, proses rekrutmen akan sangat terbantu dengan adanya dukungan tersebut," ungkapnya.
KEK Sei Mangkei sebelumnya juga menjadi sorotan nasional, menyusul pernyataan DPR terkait dampak ekonominya, peresmian tol penghubung KEK oleh Presiden, dan pernyataan Dinas PMPTSP bahwa KEK Sei Mangkei serta Kawasan Industri Medan (KIM) merupakan tulang punggung investasi Sumatera Utara.
- Penulis :
- Leon Weldrick
