Pantau - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas tengah menyiapkan peta jalan ketenagakerjaan komprehensif untuk memitigasi potensi ledakan pengangguran yang mungkin terjadi akibat transisi energi, khususnya di daerah penghasil energi fosil.
Langkah ini dilakukan sebagai antisipasi atas pergeseran kebutuhan tenaga kerja seiring transformasi menuju ekonomi hijau.
Antisipasi Dampak Transisi Energi
Direktur Ketenagakerjaan Bappenas RI, Nur Hygiawati Rahayu, menyatakan pentingnya pendekatan menyeluruh dalam isu ketenagakerjaan.
"Ketika kita berbicara dengan ketenagakerjaan, kita tidak hanya berbicara satu sektor tapi kita melihat keseluruhan, karena pada prinsipnya pekerjaannya boleh hilang tapi orang yang bekerjanya tidak boleh," ungkapnya saat ditemui di Samarinda pada Rabu, 15 Oktober 2025.
Yuke, sapaan akrabnya, menegaskan bahwa transisi energi merupakan sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari.
Ia menyebut bahwa sebagai negara pengekspor batu bara, Indonesia juga terdampak jika negara tujuan mengurangi permintaan atas komoditas tersebut.
Untuk itu, Bappenas mendorong kesiapan tenaga kerja melalui program alih keterampilan dan kebijakan strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Menciptakan Ekosistem Ketenagakerjaan Berkelanjutan
Kebijakan yang disusun Bappenas diarahkan untuk menciptakan permintaan tenaga kerja baru yang relevan dengan industri berkelanjutan.
Dari sisi suplai, pemerintah mendorong penyiapan tenaga kerja yang kompeten melalui penyesuaian kurikulum pendidikan dan pelatihan vokasi.
Penyesuaian tersebut disesuaikan dengan jenis okupasi baru yang muncul dalam era pembangunan berkelanjutan.
Pemerintah juga berkewajiban menyiapkan ekosistem pendukung secara menyeluruh.
Ekosistem itu mencakup regulasi yang kuat, ketersediaan data tenaga kerja hijau oleh BPS, standar kompetensi nasional, dan insentif bagi dunia usaha dan industri untuk terlibat aktif.
Yuke menekankan bahwa pemerintah daerah seperti Kalimantan Timur perlu menyusun tahapan yang lebih detail terkait potensi pengurangan tenaga kerja di sektor-sektor tertentu.
Hal ini bertujuan agar program pelatihan alih kompetensi dapat disiapkan lebih awal sebelum pengurangan tenaga kerja terjadi.
"Strategi ini penting untuk menyeimbangkan antara potensi terciptanya pekerjaan baru dengan risiko hilangnya pekerjaan lama akibat disrupsi teknologi dan akselerasi menuju pembangunan berkelanjutan," jelasnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
- Editor :
- Tria Dianti
