Pantau - Pemerintah Indonesia memastikan bahwa sekitar 3,1 miliar dolar AS dari total komitmen pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP) sebesar 21,4 miliar dolar AS siap digunakan untuk mempercepat pelaksanaan proyek-proyek energi bersih nasional.
Dana tersebut merupakan bagian dari pendanaan awal yang telah dimobilisasi, sementara sekitar 5,5 miliar dolar AS lainnya masih dalam tahap negosiasi untuk mendukung proyek-proyek energi bersih yang berada dalam daftar pipeline.
"Dari dana yang 20 miliar dolar AS, yang sudah dimobilisasi adalah 3,1 miliar dolar AS dengan skema JETP dan 5,5 miliar lagi sedang dalam proses negosiasi untuk proyek-proyek konkret," ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
JETP adalah bentuk komitmen internasional yang disepakati pada KTT G20 Bali tahun 2022, antara Indonesia dengan negara-negara maju yang tergabung dalam International Partners Group (IPG), untuk mendukung transisi energi bersih dan pencapaian target emisi nasional.
Proyek Prioritas dan Komposisi Pendanaan
Sejumlah proyek strategis telah masuk dalam daftar prioritas JETP, baik yang sudah disiapkan maupun sedang menunggu persetujuan pendanaan.
Proyek-proyek tersebut meliputi PLTS Terapung Saguling, PLTP Muara Laboh, PLTSa Legok Nangka, jaringan transmisi di koridor Sulawesi, PLTB di Sumatera Selatan, serta program dedieselisasi pembangkit listrik.
Komitmen dana JETP mengalami peningkatan dari semula 20 miliar dolar AS menjadi 21,4 miliar dolar AS.
Dari jumlah tersebut, 11 miliar dolar AS berasal dari IPG dan 10 miliar dolar AS berasal dari Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ).
Airlangga menyatakan bahwa peningkatan ini mencerminkan kuatnya kepercayaan internasional terhadap proyek energi terbarukan di Indonesia.
"Ini adalah sebuah proyek komitmen yang besar. Oleh karena itu, dengan ketersediaan dana sebesar 21,4 miliar dolar AS adalah sebuah dana yang besar dan itu tergantung kepada Indonesia dan lintas-kementerian untuk mengakselerasikan," ia menegaskan.
Arah Kebijakan dan Koordinasi Internasional
Kepemimpinan JETP kini berada di tangan Jepang dan Jerman, setelah Amerika Serikat mengundurkan diri dari keanggotaan IPG.
Negara anggota IPG saat ini terdiri dari Jerman, Jepang, Denmark, Inggris, Italia, Kanada, Norwegia, Prancis, dan Uni Eropa.
Airlangga menegaskan bahwa keluarnya AS tidak berdampak signifikan terhadap implementasi JETP, karena pendanaan ini bersifat gotong royong dan tidak bergantung pada satu negara saja.
Jepang dan Jerman juga telah menetapkan arahan prioritas JETP, di antaranya percepatan pemanfaatan solar rooftop, kejelasan rencana pengembangan energi terbarukan, penguatan proses pengadaan dan tender, serta penyesuaian dengan target penambahan kapasitas pembangkit sebesar 70 GW dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034.
Pemerintah juga telah membentuk Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau (Satgas TEH) untuk mempercepat pelaksanaan JETP dan mengakselerasi implementasi JETP 2.0.
Satgas ini diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan dana yang tersedia dalam pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia.
Airlangga berharap agar pendanaan tersebut segera direalisasikan melalui program-program konkret dalam pipeline, dengan dukungan dokumen teknis dan lembaga pembiayaan seperti Asian Development Bank (ADB).
Pada Jumat (5/12), pemerintah menggelar rapat koordinasi perkembangan JETP bersama perwakilan dari negara-negara IPG, GFANZ, ADB, World Bank, Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), serta para duta besar negara mitra.
- Penulis :
- Arian Mesa
