billboard mobile
Pantau Flash
HOME  ⁄  Nasional

Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Rp1,7 Triliun Uang Negara Berhasil Dikembalikan dari Kasus Korupsi

Oleh Ahmad Yusuf
SHARE   :

Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Rp1,7 Triliun Uang Negara Berhasil Dikembalikan dari Kasus Korupsi
Foto: (Sumber: Presiden Prabowo Subianto menyampikan paparannya pada Forbes Global CEO Conference 2025 di Jakarta, Rabu (15/10/2025). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/tom/pri.)

Pantau - Selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, aparat penegak hukum berhasil mengembalikan uang negara sebesar Rp1,7 triliun dari para terpidana korupsi.

Jumlah tersebut diperoleh melalui rampasan hasil korupsi, lelang barang rampasan, serta penguasaan kembali kawasan hutan.

Data ini tercantum dalam laporan riset berjudul "Mengubah Indonesia: 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran" yang dirilis oleh NEXT Indonesia Research & Publications di Jakarta.

43 Kasus Korupsi Ditangani, Potensi Kerugian Negara Rp320 Triliun Ditekan

Dalam laporan tersebut, tercatat bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi menunjukkan penguatan signifikan selama tahun pertama pemerintahan.

Sebanyak 43 kasus korupsi ditangani oleh Kejaksaan Agung RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dari upaya pemberantasan tersebut, pemerintah disebut mampu menekan potensi kerugian negara hingga Rp320,4 triliun.

Salah satu kasus dengan nilai kerugian terbesar adalah dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah di lingkungan kelompok usaha PT Pertamina (Persero), dengan nilai kerugian mencapai Rp285 triliun.

Kasus ini terjadi dalam kurun waktu 2018 hingga 2023.

Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan menegaskan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi.

“Menurut saya, korupsi adalah penyakit. Ketika sudah mencapai stadium 4 seperti kanker, akan sangat sulit disembuhkan. Dalam sejarah, korupsi bisa menghancurkan negara, bangsa dan rezim. Jadi, ya, saya bertekad untuk memberantas korupsi,” ungkap Prabowo saat berdialog dengan Chairman dan Editor-in-Chief Forbes Media, Steve Forbes, dalam Forbes Global CEO Conference 2025.

Program Ekonomi Didorong, Rakyat Jadi Fokus Utama

Selain bidang hukum, laporan NEXT Indonesia juga menyoroti sejumlah kebijakan awal pemerintahan Prabowo-Gibran di sektor ekonomi.

Beberapa di antaranya adalah penghapusan piutang macet UMKM di bank-bank Himbara, pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, serta pendirian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Pemerintah juga merancang delapan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau Quick Wins yang menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025–2029.

Program-program ini dirancang agar masyarakat bisa langsung merasakan dampaknya dalam waktu singkat.

Beberapa contoh program Quick Wins meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG), cek kesehatan gratis, sekolah rakyat, dan cetak sawah.

Program tersebut dinilai sebagai langkah penting untuk memperkuat fondasi perekonomian nasional, menghapus kesan elitis dari kebijakan pemerintah, serta memastikan bahwa rakyat menjadi penerima manfaat utama dari pembangunan.

Penulis :
Ahmad Yusuf
Editor :
Tria Dianti