Pantau - Sebuah video yang diunggah di platform TikTok menampilkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan keterangan pers dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berdiri di belakangnya, dan disertai narasi mengenai program magang nasional tanpa batasan usia.
Video tersebut menyebut bahwa program magang nasional terbuka bagi lulusan D3 hingga S1 dengan kuota 20.000 peserta dan uang saku sebesar Rp3,3 juta per bulan.
Unggahan juga mencantumkan tautan pendaftaran di bagian profil akun TikTok pengunggah, yang menarik perhatian banyak pengguna.
Narasi yang disampaikan dalam video antara lain menyebut, "Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan tak ada batasan usia untuk peserta program magang lulusan baru (fresh graduate). Syarat program itu hanya masyarakat yang telah lulus pendidikan tinggi. Menurut Airlangga, lulusan baru itu akan disalurkan ke perusahaan di berbagai sektor industri."
Tautan Tidak Resmi, Diduga Upaya Phishing
Faktanya, tautan yang disematkan dalam unggahan TikTok tersebut tidak mengarah ke situs resmi pemerintah.
Sebaliknya, tautan tersebut justru meminta data pribadi seperti nama lengkap, alamat, jenis kelamin, dan nomor telepon yang terhubung ke akun Telegram.
Tindakan ini terindikasi sebagai upaya phishing atau penipuan digital yang berisiko membahayakan keamanan data pengguna.
Program magang nasional yang resmi hanya tersedia melalui platform SIAPkerja milik Kementerian Ketenagakerjaan dan dapat diakses melalui situs https://siapkerja.kemnaker.go.id.
Melalui platform tersebut, data peserta yang mendaftar akan diverifikasi oleh tim pelaksana menggunakan data dari kementerian atau lembaga terkait.
Peserta yang lolos tahap verifikasi akan mengikuti proses rekrutmen lebih lanjut yang diselenggarakan oleh mitra magang resmi.
Klaim pendaftaran program magang nasional melalui TikTok dengan tautan tidak resmi ini dipastikan hoaks dan merupakan bentuk penipuan digital.
Masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati dan hanya mengakses informasi resmi dari kanal pemerintah guna menghindari penyalahgunaan data pribadi.
- Penulis :
- Aditya Yohan
