billboard mobile
Pantau Flash
HOME  ⁄  Nasional

Pemerintah Maluku Utara Gandeng Badan Bank Tanah Percepat Hilirisasi Industri Kelapa

Oleh Shila Glorya
SHARE   :

Pemerintah Maluku Utara Gandeng Badan Bank Tanah Percepat Hilirisasi Industri Kelapa
Foto: Deputi Bidang Pemanfaatan dan Kerja Sama Usaha Badan Bank Tanah Hakiki Sudrajat (kanan) dan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda (tengah) dalam konferensi pers "Landbank Strategic Partnership Forum" di Jakarta, Kamis 23/10/2025 (sumber: ANTARA/Imamatul Silfia)

Pantau - Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) bersama Badan Bank Tanah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk mempercepat hilirisasi industri kelapa sebagai komoditas unggulan daerah.

MoU ini menjadi landasan kerja sama strategis yang mempertemukan pemerintah daerah dan investor untuk menciptakan ekosistem industri kelapa yang berkelanjutan.

Deputi Bidang Pemanfaatan dan Kerja Sama Usaha Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, menyampaikan hal tersebut dalam acara penandatanganan yang berlangsung di Jakarta pada Kamis, 23 Oktober 2025.

"Ini menjadi payung kerja sama yang mempertemukan peran pemerintah daerah dengan investor sebagai mitra strategis," ungkapnya.

Sinergi Dukung Program Strategis Nasional

Hakiki menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan bentuk dukungan terhadap Program Strategis Nasional (PSN) yang diusung pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Program tersebut menekankan pentingnya penguatan ekonomi daerah dan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam.

Bank Tanah meyakini bahwa pengelolaan lahan secara optimal dapat membantu Maluku Utara menciptakan ekosistem industri kelapa dari hulu ke hilir.

Selain mendorong nilai tambah komoditas lokal, inisiatif ini juga membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Penandatanganan MoU ini sekaligus memperkuat tata kelola pertanahan di Maluku Utara melalui kolaborasi lintas sektor.

"Kami ingin memastikan tanah negara dikelola dengan baik, memberi manfaat bagi pembangunan daerah, serta membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat," ia mengungkapkan.

Potensi Lahan 273 Ribu Hektare Siap Dikelola

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 273 ribu hektare lahan yang berpotensi dimanfaatkan untuk hak pengelolaan (HPL) guna mendukung pengembangan industri kelapa.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Badan Bank Tanah kini tengah melakukan proses pemetaan status dan potensi lahan.

Pemetaan dilakukan dengan menggunakan teknologi satelit dan observasi lapangan secara langsung.

"Kemudian dipetakan mana yang bisa kami bagi kepada masyarakat, mana yang bisa digunakan oleh swasta yang masuk," jelas Sherly.

Ia juga menambahkan bahwa saat ini sudah ada calon investor yang menunjukkan minat terhadap pengembangan hilirisasi industri kelapa, meskipun belum merinci jumlah maupun identitas investor tersebut.

Penulis :
Shila Glorya