Pantau - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sepakat bahwa tata kelola kehutanan yang baik menjadi faktor kunci dalam menekan angka kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.
Kedua menteri menyampaikan kesepakatan tersebut dalam kunjungan Menkeu Purbaya ke Kementerian Kehutanan di Jakarta pada Selasa, 28 Oktober 2025.
Dalam kesempatan itu, Purbaya mengapresiasi kinerja Kementerian Kehutanan yang dinilainya sudah tergolong baik.
"Saya sempat memuji bahwa kinerja Kementerian Kehutanan yang sangat baik sekarang, menurut saya dalam hal me-manage hutan," ungkapnya.
Ia mengingatkan bahwa pada tahun 2016 terjadi kebakaran hutan besar yang sempat membuatnya pesimistis.
"Kita ingat 2016 ada kebakaran hutan besar-besaran, saya naik helikopter dengan asap di sekeliling saya tidak bisa apa-apa. Saya pikir dulu, itu setiap tahun akan ada, tapi sekarang hampir tidak ada (karhutla)," ia mengungkapkan.
Purbaya menekankan pentingnya manajemen kehutanan dan kerja sama lintas kementerian/lembaga untuk mencegah bencana serupa.
"Artinya manajemen kehutanan sangat baik, ini saya puji dan saya perlu hargai keberhasilan Pak Menteri," lanjutnya.
Penurunan Signifikan Luas Karhutla dan Titik Panas
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengonfirmasi bahwa pada tahun 2025, terjadi penurunan signifikan luas karhutla dibandingkan tahun sebelumnya.
Data menunjukkan luas karhutla tahun 2025 sebesar 213.984 hektare, menurun dari 376.805 hektare pada 2024.
Penurunan ini juga jauh lebih rendah dibandingkan dengan puncak-puncak karhutla sebelumnya, seperti pada tahun 2015 seluas 2.611.411 hektare dan tahun 2019 sebesar 1.649.258 hektare.
Rincian karhutla tahun 2025 meliputi lahan gambut seluas 24.212 hektare dan lahan mineral sebesar 189.772 hektare.
Sementara itu, jumlah titik panas (hotspot) dari 1 Januari hingga 26 September 2025 tercatat sebanyak 2.248 titik, menurun 23,9 persen dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 2.954 titik.
Raja Antoni menyebutkan bahwa capaian ini tidak lepas dari kolaborasi berbagai pihak di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto.
"Angkanya di tahun 2024 angkanya 376 ribu hektare tahun ini turun menjadi 213 ribu hektare dan trennya terus turun," ujarnya.
- Penulis :
- Leon Weldrick
- Editor :
- Tria Dianti
