Pantau - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Senin untuk meminta arahan terkait permasalahan utang proyek kereta cepat Jakarta–Bandung Whoosh.
AHY menyatakan bahwa pertemuannya dengan Presiden bertujuan untuk memperoleh petunjuk dalam menyelesaikan sejumlah persoalan yang dihadapi proyek strategis nasional tersebut.
"Ya (tentang kereta cepat), tentunya kita ingin mendapatkan sejumlah arahan dari Bapak Presiden," ungkap AHY saat tiba di kawasan Istana.
Pembahasan Utang dan Restrukturisasi Proyek
Dalam penjelasannya, AHY menyebut bahwa utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) menjadi perhatian utama karena menyangkut keberlanjutan dan keberhasilan proyek tersebut.
"Tentu kita ingin melihat berbagai isu ya, termasuk KCIC Jakarta-Bandung, ada permasalahan-permasalahan yang harus kita carikan solusinya juga dengan sejumlah opsi tentunya," ia mengungkapkan.
Salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan adalah restrukturisasi proyek yang saat ini dikelola oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Rapat Terbatas dan Sikap Presiden
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya menyatakan bahwa isu utang proyek Whoosh telah menjadi perhatian langsung Presiden Prabowo.
Presiden telah memanggil sejumlah menteri dalam rapat terbatas untuk membahas penyelesaian utang yang nilainya mencapai Rp116 triliun.
Dalam rapat tersebut, Presiden melalui Mensesneg meminta jajaran Kabinet Merah Putih untuk merumuskan skema penyelesaian utang terbaik yang bisa dijalankan pemerintah tanpa membebani anggaran negara.
Sejumlah menteri yang hadir dalam rapat terbatas itu antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menanggung utang proyek Whoosh.
Ia menjelaskan bahwa utang proyek tersebut merupakan tanggung jawab Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terlibat, bukan merupakan beban langsung negara.
- Penulis :
- Shila Glorya
