Pantau - Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan membahas solusi untuk mengatasi kesenjangan ekonomi di Indonesia dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-11 yang dijadwalkan berlangsung pada 20–23 November 2025.
Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi Dewan Pimpinan MUI, Masduki Baidlowi, menyampaikan rencana ini dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta pada Selasa, 4 November 2025.
"Sekarang ini terjadi disparitas kekayaan yang luar biasa, karena pada masa Pemerintahan Presiden Soeharto selama 32 tahun itu kan ekonominya pro-growth ya dengan trickle down effect, tetapi kenyataannya itu tidak pernah menetes ke bawah," ungkapnya.
Soroti Ketimpangan Sejak Orde Baru
Masduki menjelaskan bahwa selama masa Orde Baru, fokus utama pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), bukan pemerataan kesejahteraan.
Akibat dari kebijakan tersebut, sebagian besar masyarakat kelas bawah tidak merasakan manfaat langsung dari pertumbuhan ekonomi yang terjadi saat itu.
Ia menambahkan, "Kekayaan di Indonesia itu termasuk kesenjangan yang tertinggi di sini, yang kaya makin kaya, yang miskin juga tetap miskin, tidak ada pemerataan," katanya menegaskan.
Menurut laporan Bank Dunia yang dikutip oleh Masduki, hanya sebagian kecil dari populasi Indonesia yang menguasai mayoritas aset nasional.
Situasi ini memicu ketimpangan sosial dan ekonomi yang semakin serius, dengan sebagian kecil masyarakat sangat kaya, sementara mayoritas rakyat masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.
Komitmen MUI dan Kehadiran Presiden
Masduki menyatakan bahwa MUI memiliki komitmen untuk mendukung langkah-langkah negara yang bertujuan menyejahterakan rakyat.
"Di situlah kami di dalam Munas ini berkomitmen untuk mendukung langkah-langkah negara, sepanjang dia memang akan menyejahterakan rakyat dan melakukan kebijakan-kebijakan afirmatif terhadap pergerakan ekonomi rakyat," ia mengungkapkan.
Munas MUI ke-11 juga direncanakan akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto.
- Penulis :
- Arian Mesa
