Pantau - Anggota Komisi XI DPR RI Muhidin Mohamad Said melakukan kunjungan kerja ke Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, pada Senin (23/2/2026), untuk mendukung pengendalian inflasi dan percepatan pemulihan sistem keuangan pascabencana di daerah tersebut.
Ia mengapresiasi kondisi sektor keuangan dan aktivitas ekonomi di Sumatera Utara yang menunjukkan perbaikan signifikan, termasuk sistem pembayaran dan layanan perbankan yang sebelumnya sempat terganggu akibat bencana namun kini telah tertangani dengan baik.
Meski demikian, Muhidin mengingatkan bahwa inflasi masih menjadi persoalan serius karena tingkat inflasi di wilayah Sumatera secara konsisten berada di atas rata-rata nasional.
"Secara umum hampir semua sektor sudah tertangani dengan baik. Tetapi khusus inflasi, Sumatera ini dari waktu ke waktu cenderung berada di atas standar nasional. Ini tidak boleh dianggap biasa. Harus ada langkah konkret dan koordinasi yang lebih kuat.", tegasnya.
Cabai Jadi Faktor Klasik Penyumbang Inflasi
Muhidin menyebut cabai sebagai faktor klasik penyumbang utama inflasi di Sumatera Utara akibat ketergantungan pasokan dari Pulau Jawa yang membuat harga sangat sensitif terhadap gangguan distribusi atau penurunan produksi.
"Masalah kita dari dulu itu cabai. Begitu ada gangguan pasokan dari Jawa, harga langsung melonjak. Sementara di Jawa sendiri juga sering terjadi kenaikan harga. Artinya, kita terdampak dua kali.", ungkapnya.
Ia mendorong pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk memperkuat produksi lokal serta memperbaiki sistem distribusi agar ketergantungan terhadap daerah lain dapat berkurang secara bertahap.
Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Muhidin meminta Bank Indonesia memastikan koordinasi lintas sektor berjalan efektif dari pusat hingga daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang di tingkat kabupaten atau kota diketuai bupati atau wali kota, di tingkat provinsi diketuai gubernur, dan di tingkat nasional dikoordinasikan Menteri Dalam Negeri.
"Semua unsur sudah ada. Tinggal bagaimana koordinasi ini dilakukan secara rutin dan serius. Jangan berjalan sendiri-sendiri. Penanganan inflasi harus terpadu, berbasis data, dan cepat dalam merespons gejolak harga.", ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pengendalian inflasi berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan tetap yang paling terdampak ketika harga-harga meningkat.
"Kita ingin daya beli masyarakat tetap terjaga. Itu kuncinya. Kalau inflasi tinggi, masyarakat kecil yang paling merasakan dampaknya.", katanya.
Pemulihan ATM dan Layanan Perbankan Dipercepat
Kunjungan kerja tersebut juga menyoroti progres pemulihan sistem pembayaran dan layanan perbankan pascabencana di mana lebih dari 70 persen fasilitas layanan termasuk mesin ATM telah kembali beroperasi.
Muhidin meminta percepatan pemulihan seluruh fasilitas agar masyarakat tidak mengalami kendala saat mengakses layanan keuangan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan sehari-hari.
"ATM itu menyangkut kebutuhan langsung masyarakat. Kalau listrik sudah pulih, maka ATM harus segera diaktifkan kembali. Koordinasi dengan bank-bank pelaksana harus diperkuat supaya masyarakat tidak terkendala mengambil uangnya.", tambahnya.
Ia menekankan bahwa pemulihan sistem keuangan sangat terkait dengan ketersediaan infrastruktur dasar seperti listrik dan jaringan komunikasi sehingga sinergi antarinstansi menjadi kunci percepatan pemulihan ekonomi daerah.
"Stabilitas harus dijaga. Inflasi harus dikendalikan. Koordinasi tidak boleh lemah. Itu komitmen kita.", tutupnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
