Pantau Flash
HOME  ⁄  Nasional

Ketua Komisi VII DPR Desak Perkosmi Perangi Kosmetik Ilegal Demi Lindungi Industri Dalam Negeri

Oleh Arian Mesa
SHARE   :

Ketua Komisi VII DPR Desak Perkosmi Perangi Kosmetik Ilegal Demi Lindungi Industri Dalam Negeri
Foto: Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay memimpin rapat bersama Ditjen IKMA dan asosiasi-asosiasi industri kecil menengah di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis 13/11/2025 (sumber: ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

Pantau - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia (Perkosmi) untuk terus mengejar dan memberantas peredaran produk kosmetik ilegal yang dinilai merugikan industri lokal dan perekonomian nasional.

Dorongan Pengawasan dan Penindakan

Saleh menekankan bahwa seluruh pihak harus membantu Perkosmi dalam menghentikan peredaran kosmetik ilegal yang terus membanjiri pasar.

"Saya minta yang soal ilegal ini, itu Ibu kejar itu. Perkosmi ini organisasi, melindungi banyak pengusaha di belakang Ibu," ungkapnya.

Ia juga mendorong agar Perkosmi lebih aktif menyuarakan isu ini di ruang publik agar masyarakat tidak menganggap remeh persoalan kosmetik ilegal.

Menurutnya, industri kosmetik bukanlah usaha kecil karena masyarakat sangat tertarik dengan produk yang menjanjikan hasil instan seperti menghilangkan jerawat dan memutihkan wajah.

Saleh mengingatkan bahwa semakin banyak produk ilegal yang beredar, maka semakin besar pula perputaran uang yang mengalir ke luar negeri sehingga industri kosmetik dalam negeri tidak berkembang optimal.

Ia menambahkan bahwa Perkosmi tidak bisa memprotes produk asing yang masuk secara legal karena produk dalam negeri juga memiliki kesempatan untuk diekspor.

"Saya tahu di Indonesia saja persaingan antar sesama mereka saja ngeri. Sesama mereka saja ini kan ada yang dipenjara juga. Bukan tanggung-tanggung pemainnya," ia mengungkapkan.

Perkosmi Bentuk Satgas Bersama BPOM

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Perkosmi Yanne Sukmadewi menyampaikan bahwa pihaknya telah membentuk Satuan Tugas (Task Force) yang bekerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk menangani peredaran kosmetik ilegal.

"Saat ini kami mendengar bahwa ada yang sedang diproses," ungkapnya.

Penulis :
Arian Mesa