Pantau - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak perlu melayani masyarakat kaya demi menjaga keberlanjutan sistem pembiayaan jaminan kesehatan nasional.
Usulan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta pada Kamis, 13 November 2025.
"BPJS nggak usah cover yang kaya-kaya deh, kenapa? Karena yang kaya, yang kelas satu itu, biarin diambil swasta," ungkapnya.
Budi menilai, kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi sebaiknya menggunakan layanan asuransi swasta agar kapasitas BPJS dapat difokuskan pada masyarakat miskin dan rentan.
"Biarin yang besar, swasta aja yang ambil. Supaya BPJS bisa sustain diambil yang level bawah," ia mengungkapkan.
Pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah menyepakati skema combined benefit antara BPJS Kesehatan dan perusahaan asuransi swasta untuk mendukung kebijakan tersebut.
Budi menekankan bahwa BPJS harus memprioritaskan perlindungan kesehatan bagi kelompok yang paling membutuhkan.
Sistem Rujukan Berbasis Kompetensi akan Gantikan Skema Berjenjang
Selain itu, Kementerian Kesehatan juga berencana mengubah sistem rujukan pelayanan kesehatan yang saat ini bersifat berjenjang menjadi berbasis kompetensi fasilitas kesehatan.
"Kita akan ubah rujukannya berbasis kompetensi, supaya menghemat BPJS juga," tegas Budi.
Sistem rujukan berjenjang saat ini dinilai tidak efisien dan dapat memperlambat penanganan pasien, khususnya untuk kasus-kasus kritis.
Salah satu contohnya adalah pasien serangan jantung yang harus melewati puskesmas, rumah sakit tipe C, B, lalu A sebelum memperoleh perawatan yang dibutuhkan.
Dengan perubahan tersebut, pemerintah berharap pelayanan dapat lebih cepat dan tepat sasaran, serta dapat menekan biaya yang dibebankan kepada BPJS Kesehatan.
- Penulis :
- Arian Mesa
