Pantau - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan visa bagi wisatawan mancanegara untuk meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia.
Dorongan Evaluasi Kebijakan Visa
Evita menilai Indonesia masih tertinggal dari sejumlah negara ASEAN yang telah menerapkan kebijakan bebas visa untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan pertumbuhan ekonomi.
Evita menyampaikan, "Kita tidak boleh kalah bersaing. Jika negara-negara tetangga sudah membuka visa gratis dan kunjungan mereka meningkat tajam, Indonesia harus melakukan langkah serupa agar tetap kompetitif di ASEAN maupun global."
Negara-negara seperti Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Kamboja, Laos, Brunei, hingga Myanmar telah memberikan bebas visa kunjungan bagi sebagian besar wisatawan asing termasuk wisatawan dari China, India, Rusia, Eropa, dan negara-negara Timur Tengah.
Indonesia sebagai negara dengan potensi pariwisata besar seperti Bali, Labuan Bajo, Raja Ampat, Mandalika, Danau Toba, Likupang, Borobudur, dan berbagai destinasi lain dinilai belum memanfaatkan peluang tersebut secara maksimal.
Kebijakan bebas visa di negara tetangga terbukti meningkatkan jumlah wisatawan secara signifikan, sedangkan Indonesia mencabut kebijakan bebas visa kunjungan pada saat negara lain justru memperluasnya setelah pandemi COVID-19.
Hal tersebut dinilai sebagai salah satu penyebab stagnasi pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia dibandingkan negara-negara tetangga.
Data Kunjungan Wisata dan Dampak Ekonomi
Data yang disampaikan Evita menunjukkan Malaysia pada delapan bulan pertama 2025 mencatat 28 juta kunjungan dari target 31,4 juta.
Thailand pada sembilan bulan pertama 2025 mencapai 24 juta dari target 33,4 juta.
Indonesia pada periode yang sama baru mencapai 11,43 juta dari target 15 juta dengan 5,3 juta di antaranya berkunjung ke Bali.
Evita menilai destinasi wisata nasional di luar Bali seperti Danau Toba, Batam, Jakarta, Likupang-Manado, Lombok, Makassar, dan Bangka Belitung masih belum mampu menarik lebih banyak wisatawan mancanegara.
Menurut Evita, kebijakan bebas visa akan memberikan dampak ekonomi besar berupa peningkatan drastis kunjungan wisatawan, peningkatan belanja yang berdampak pada UMKM, hotel, restoran, transportasi, pelaku ekonomi kreatif, serta perluasan lapangan kerja, peningkatan investasi, dan penguatan konektivitas udara.
Komisi VII DPR RI menilai kebijakan visa Indonesia masih terlalu restriktif dan belum mendukung peningkatan daya saing pariwisata nasional.
Namun Evita menyerahkan kepada pemerintah untuk menentukan batas waktu kunjungan serta memilih negara mana yang akan diberikan fasilitas bebas visa dengan tetap mempertimbangkan keamanan nasional dan pengawasan keimigrasian.
Evita menegaskan, "Apakah dikembalikan seperti sebelumnya diberikan untuk 159 negara atau harus dipilih berdasarkan potensi kunjungan yang lebih besar kita persilakan kepada pemerintah untuk menentukannya."
Evita juga berharap teknologi digital dimanfaatkan untuk tata kelola kebijakan bebas visa agar pemeriksaan di bandara lebih cepat, human error berkurang, beban petugas imigrasi lebih ringan, dan keamanan tetap terjaga.
Ia menyampaikan, "Teknologi digital sekarang memungkinkan untuk mempermudah proses dengan pemeriksaan lebih cepat, mendeteksi potensi risiko, dan memastikan keamanan tetap terjaga tanpa menghambat wisatawan, dan pengambilan kebijakan berbasis data sebagaimana diterapkan di negara-negara lain."
- Penulis :
- Aditya Yohan
