Pantau - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres memperingatkan kondisi keuangan PBB yang dinilainya sangat mengerikan akibat banyak negara anggota tidak membayar iuran wajib tepat waktu.
Peringatan tersebut disampaikan Guterres dalam surat kepada negara-negara anggota yang dilihat Anadolu pada Jumat, 30 Januari, yang menegaskan keseriusan situasi keuangan organisasi dunia itu.
Krisis Likuiditas dan Ancaman Keruntuhan
Dalam surat tersebut, Guterres menyatakan kondisi keuangan PBB saat ini benar-benar berbeda dibandingkan sebelumnya karena sejumlah negara anggota tidak menghormati kewajiban pembayaran iuran yang membiayai sebagian besar anggaran reguler.
Ia menilai kondisi tersebut sebagai sesuatu yang tidak dapat dipertahankan dan menyebut PBB terjebak dalam siklus yang tidak masuk akal karena diharapkan mengembalikan uang tunai yang tidak tersedia.
“Manajemen likuiditas PBB saat ini sudah tidak layak,” ungkap Guterres, seraya menjelaskan bahwa berdasarkan aturan keuangan yang berlaku, semakin banyak PBB menabung, semakin besar sanksi yang diterima.
Guterres memperingatkan krisis keuangan terus memburuk dan mengancam pelaksanaan berbagai program serta berisiko menyebabkan keruntuhan keuangan organisasi dalam waktu dekat.
Tunggakan Iuran Membengkak dan Pilihan Sulit
Guterres menyebut PBB mengakhiri tahun 2025 dengan tunggakan iuran sebesar 1,568 miliar dolar Amerika atau sekitar Rp23,6 triliun, lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.
Ia menegaskan bahwa tanpa peningkatan drastis dalam pengumpulan dana, PBB tidak akan mampu melaksanakan sepenuhnya anggaran program 2026 yang telah disetujui pada Desember, dengan dana anggaran reguler berpotensi habis pada Juli berdasarkan tren historis.
Guterres juga menyampaikan bahwa PBB telah mengurangi operasi penjaga perdamaian periode 2025 hingga 2026 sebesar 15 persen sebagai dampak langsung krisis tersebut.
Menurut Guterres, negara-negara anggota kini dihadapkan pada dua pilihan sulit, yakni menyepakati perombakan aturan keuangan PBB atau menerima kemungkinan nyata terjadinya keruntuhan keuangan organisasi.
Ia mendesak upaya bersama seluruh negara anggota untuk menghentikan siklus masalah keuangan dengan menegaskan bahwa semua negara harus membayar iuran penuh dan tepat waktu.
Penjelasan Juru Bicara Sekjen PBB
Dalam konferensi pers, Juru Bicara Sekjen PBB Farhan Haq menjelaskan bahwa surat tersebut bertujuan menegaskan keseriusan situasi keuangan PBB.
“Sekretaris Jenderal telah berulang kali menjelaskan masalah tunggakan iuran oleh negara-negara anggota,” kata Haq, seraya menyoroti kewajiban PBB mengembalikan dana anggaran yang tidak terpakai kepada negara anggota.
Haq menilai arah keuangan PBB saat ini tidak dapat dipertahankan dan menegaskan bahwa organisasi tersebut sedang menghadapi krisis likuiditas yang nyata.
Dengan tunggakan iuran sekitar 1,56 miliar dolar Amerika, Haq menyebut PBB menghadapi risiko kehabisan uang karena tidak memiliki cadangan kas dan likuiditas yang cukup untuk beroperasi seperti tahun-tahun sebelumnya.
Menanggapi kemungkinan perubahan peraturan anggaran, Haq menegaskan bahwa kewenangan tersebut berada di tangan negara-negara anggota dan PBB mengandalkan mereka untuk memahami beratnya situasi serta mengambil tindakan yang tepat.
- Penulis :
- Aditya Yohan
