Pantau - Kementerian Pariwisata menegaskan komitmennya dalam menjaga transparansi dan memperkuat sinergi kerja dengan Komisi VII DPR RI dalam Rapat Kerja yang digelar pada 1 April 2026 di Jakarta.
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyampaikan, "Kami berkomitmen untuk terus menjaga transparansi dan memperkuat sinergi ke depan," dalam keterangan resminya.
Widiyanti mengapresiasi berbagai masukan dari Komisi VII DPR RI yang dinilai penting untuk penyempurnaan kebijakan dan program pariwisata nasional.
Ia menegaskan bahwa pengawasan dan dukungan dari Komisi VII sangat krusial agar program berjalan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat serta sektor pariwisata.
Evaluasi Anggaran dan Rekomendasi Strategis
Ketua Komisi VII DPR RI Saleh P. Daulay menyatakan pihaknya memahami laporan realisasi anggaran serta dampak dinamika global terhadap sektor pariwisata nasional.
Ia mengatakan bahwa Komisi VII meminta Kementerian Pariwisata menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang telah disampaikan dalam rapat kerja tersebut.
Rekomendasi tersebut mencakup peninjauan struktur anggaran pada unit kerja eselon I agar lebih proporsional, berimbang, dan tepat sasaran.
Komisi VII juga meminta perhitungan yang cermat terhadap penyesuaian program mitigasi agar tidak menghambat pencapaian tujuan strategis pariwisata nasional.
Optimalisasi pasar wisatawan Asia Tenggara didorong sebagai prioritas utama dalam strategi pengembangan sektor pariwisata.
Penguatan penataan kawasan Labuan Bajo juga diminta melalui standardisasi dan sertifikasi usaha guna menjamin konservasi, keselamatan, dan keberlanjutan ekonomi masyarakat lokal.
Penguatan Promosi dan Ketahanan Sektor Pariwisata
Komisi VII turut menyoroti pentingnya penguatan sektor MICE internasional melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga terkait kebijakan visa C10 dan C11.
Saleh menekankan pentingnya kebijakan bebas visa, optimalisasi peran polisi pariwisata, penegasan lama tinggal wisatawan, serta percepatan kebijakan bebas sampah plastik di destinasi wisata.
Dalam aspek promosi, Komisi VII mendorong strategi promosi digital yang menekankan keamanan dan kenyamanan wisatawan.
Program vokasi juga diarahkan tidak hanya pada kuantitas tetapi pada hasil nyata berupa penciptaan lapangan kerja di sektor pariwisata.
Pengembangan pariwisata regeneratif didorong sebagai kebijakan strategis yang menekankan restorasi lingkungan, mitigasi dampak, dan keseimbangan ekonomi masyarakat.
Dalam rapat tersebut, Menteri Widiyanti memaparkan capaian program, kontribusi, manfaat, serta dampak konflik global termasuk di Timur Tengah terhadap pariwisata Indonesia.
Pemerintah disebut telah menyiapkan penyesuaian strategi agar sektor pariwisata tetap adaptif dan tangguh menghadapi tantangan global.
Sebagai langkah mitigasi, Kementerian Pariwisata akan fokus pada pergeseran target pasar yang diterapkan secara bertahap sesuai perkembangan geopolitik.
- Penulis :
- Arian Mesa
