Pantau - Komisi XI DPR RI menyoroti realisasi Public Service Obligation (PSO) non-energi guna memastikan stabilitas harga dan ketersediaan barang tetap terjaga di tengah masyarakat.
Rapat Dengar Pendapat yang digelar di Senayan, Jakarta, Kamis (2/4/2026), menghadirkan sejumlah BUMN seperti PT Pupuk Indonesia, PT KAI, PT ASDP Indonesia Ferry, PT Pelni, Perum DAMRI, dan Perum BULOG.
Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun menyatakan bahwa kehadiran BUMN sangat strategis dalam menjangkau masyarakat hingga wilayah terluar sekaligus menjaga stabilitas harga.
“Hari ini kami ingin memastikan kepada masyarakat Indonesia melalui rapat dengar pendapat ini bahwa BUMN-BUMN ini dalam menjalankan programnya negara seperti subsidi ini sudah berjalan seperti apa? Sehingga masyarakat bisa diyakinkan kebijakan-kebijakan negara ini yang terkait mempertahankan harga dan sebagainya itu bisa dirasakan oleh masyarakat," ujarnya.
Misbakhun menegaskan bahwa kebijakan stabilisasi harga tidak boleh hanya berfokus pada angka, tetapi juga harus memastikan ketersediaan barang di lapangan.
Ia mengingatkan agar tidak terjadi kondisi di mana harga terkendali namun barang sulit diperoleh masyarakat.
“Jangan sampai kemudian tersiar, oh memang harga enggak naik tapi barangnya enggak ada. Nah inilah yang perlu sampai ke masyarakat,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Perum BULOG melaporkan stok beras mencapai 4.387.469 ton, tertinggi sepanjang sejarah, serta penyaluran bantuan pangan yang telah menjangkau lebih dari 33 juta penerima manfaat.
Selain itu, BULOG juga mendapat penugasan penyaluran beras SPHP sebesar 828.000 ton pada 2026 dengan harga eceran tertinggi Rp12.500 hingga Rp13.500 per kilogram sesuai zona.
Dari sektor pupuk, PT Pupuk Indonesia menyampaikan kapasitas produksi nasional mencapai 14,6 juta ton dan mampu memenuhi kebutuhan domestik.
“Tadi sudah disampaikan gejolak dunia tidak memberikan dampak yang begitu signifikan terhadap ketersediaan pupuk di Indonesia dan dipastikan mengenai HET penurunan 20% itu tetap berjalan,” ujar Misbakhun.
Komisi XI DPR RI menegaskan pentingnya pengawasan distribusi, stok, dan penguasaan pasar agar kebijakan subsidi non-energi benar-benar dirasakan masyarakat secara merata.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
