Pantau - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mengingatkan pemerintah agar menjaga konsistensi kebijakan harga bahan bakar minyak (BBM) dan tidak memberi harapan palsu (PHP) kepada masyarakat terkait stabilitas harga, Kamis (2/4/2026).
Soroti Konsistensi Kebijakan Harga BBM
Mufti menyampaikan apresiasi atas komitmen pemerintah menjaga harga BBM tetap stabil, namun menekankan pentingnya kepastian kebijakan agar tidak membingungkan masyarakat.
“Langkah yang baik ini perlu dibarengi dengan konsistensi. Kita berharap agar Pemerintah jangan PHP ke rakyat soal harga BBM ini. Karena seringnya begitu ya, kita dikasih angin segar, tiba-tiba Pertamina diam-diam naikkan harga BBM,” ungkapnya.
Ia menilai kebijakan menahan harga BBM harus didukung perhitungan fiskal yang matang, termasuk rencana penambahan subsidi sebesar Rp90 hingga Rp100 triliun.
Menurutnya, kebijakan energi memiliki dampak luas terhadap perekonomian nasional, terutama terhadap harga kebutuhan pokok dan sektor usaha.
“Kenaikan harga BBM pasti akan sensitif terhadap harga bahan-bahan pokok dan lain sebagainya, implikasinya pasti akan besar apalagi di tengah ekonomi yang sedang tidak baik,” ujarnya.
Waspadai Dampak Global dan Panic Buying
Mufti juga mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai dinamika global, khususnya ketegangan di sektor energi yang dapat memengaruhi pasokan dan harga BBM.
“Jadi perlu diantisipasi secara cermat karena masalah energi bisa berpotensi memengaruhi biaya distribusi, harga barang, dan ketahanan usaha kecil di dalam negeri,” jelasnya.
Ia turut menyoroti fenomena panic buying yang mulai muncul di sejumlah daerah akibat kekhawatiran masyarakat terhadap harga dan ketersediaan BBM.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya komunikasi kebijakan yang jelas agar tidak memicu keresahan publik.
“Karena itu, kebijakan apa pun yang diambil Pemerintah perlu memberi kejelasan kepada pelaku usaha dan masyarakat bahwa stabilitas ekonomi dalam negeri tetap menjadi prioritas utama di tengah dinamika global yang belum sepenuhnya stabil,” katanya.
Mufti menegaskan agar setiap kebijakan pemerintah tidak menambah beban masyarakat dan tetap menjaga daya beli di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
“Jangan sampai kebijakan yang diambil sekarang, lalu kemudian akhirnya memberatkan rakyat,” pungkasnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
- Editor :
- Tria Dianti
