Pantau - DPR RI memastikan penyelenggaraan ibadah haji 2026 bagi jamaah Indonesia tetap berjalan aman dan sesuai jadwal meski situasi geopolitik global memanas, Kamis (2/4/2026).
Pemerintah dan DPR Antisipasi Risiko Geopolitik
Anggota Komisi VIII DPR RI Aprozi Alam menyatakan Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam mengelola ibadah haji di tengah konflik internasional, sehingga pelaksanaan tetap dapat berjalan.
“Haji tetap berjalan meskipun konflik terjadi. Ini bukan hal baru, karena pelaksanaan ibadah haji sudah memiliki sistem pengamanan dan komitmen internasional untuk melindungi jamaah,” ungkapnya.
Ia memastikan jadwal keberangkatan jamaah haji Indonesia yang dimulai pada 22 April 2026 tidak mengalami perubahan.
Menurutnya, hingga saat ini tidak ada kendala berarti baik dari sisi transportasi udara maupun koordinasi dengan otoritas Arab Saudi.
“Selama tidak ada penetapan keadaan darurat, maka pelaksanaan haji tetap berjalan sesuai jadwal. Sampai saat ini situasi masih terkendali,” ujarnya.
Dampak Konflik Global dan Kepentingan Nasional
Dalam forum yang sama, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menekankan pentingnya mengutamakan kepentingan nasional dalam menghadapi tekanan geopolitik.
“Kalau kepentingan nasional mengharuskan kita mengambil keputusan tertentu, maka tekanan eksternal tidak boleh membuat Indonesia mundur,” katanya.
Ia menyoroti dinamika konflik di Timur Tengah, termasuk potensi gangguan stabilitas energi global dan pengaruhnya terhadap Indonesia.
Menurutnya, ketegangan yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat dapat memicu ketidakpastian geopolitik yang berdampak luas.
DPR menilai koordinasi lintas sektor menjadi kunci untuk menjaga stabilitas nasional, termasuk memastikan pelayanan publik seperti penyelenggaraan ibadah haji tetap berjalan optimal.
Pemerintah dan parlemen optimistis langkah mitigasi yang telah disiapkan mampu menjaga kelancaran pelaksanaan haji 2026 bagi jamaah Indonesia.
- Penulis :
- Aditya Yohan
- Editor :
- Tria Dianti
