Pantau - Pemerintah Pusat menindaklanjuti sejumlah usulan infrastruktur dari Komisi III DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, dengan mengirimkan tim teknis untuk melakukan pendataan langsung di lapangan.
Ketua Komisi III DPRD Kotim, Dadang Siswanto, menyampaikan apresiasinya atas respons cepat pemerintah pusat dalam merespons aspirasi daerah.
Tindak lanjut ini disebut tidak lepas dari peran aktif anggota DPR RI Komisi V, Muhammad Syauqie, yang meneruskan berbagai usulan tersebut ke kementerian terkait.
Peninjauan Lapangan Bersama Tim Kementerian
Pada Kamis, 20 November 2025, Komisi III DPRD Kotim mendampingi tim dari Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) untuk meninjau langsung sejumlah titik yang diusulkan.
Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari kunjungan kerja DPRD Kotim ke DPR RI dalam menyampaikan aspirasi infrastruktur daerah.
Beberapa usulan yang diajukan antara lain:
Pengadaan feri penyeberangan Sampit–Seranau yang lebih representatif.
Penyelesaian pembangunan jalan dari Kecamatan Cempaga hingga perbatasan Kabupaten Katingan, guna mendukung mobilitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Pemasangan rambu, marka jalan, serta fasilitas keselamatan di kawasan pendidikan sepanjang jalan nasional yang rawan kecelakaan.
Pengembangan Bandara Haji Asan Sampit yang sudah lama diusulkan oleh Bupati Halikinnor dan DPRD ke Kementerian Perhubungan.
Pembangunan drainase di Jalan Jenderal Sudirman untuk mencegah banjir saat musim hujan.
Usulan Pembangunan RS Parenggean dan Harapan Realisasi Cepat
Selain itu, Komisi III DPRD Kotim juga menyerahkan proposal pembangunan Rumah Sakit Parenggean Tipe D dengan estimasi anggaran sekitar Rp50 miliar.
Dengan telah turunnya tim dari pemerintah pusat, DPRD Kotim menyampaikan terima kasih atas perhatian yang diberikan dan berharap agar realisasi dari berbagai usulan ini bisa segera dilakukan.
Dadang Siswanto juga meminta dinas teknis daerah, seperti Dinas Perhubungan dan Dinas Bina Marga, untuk segera menindaklanjuti secara administratif dan teknis sebagai bahan pembahasan program kerja tahun 2026.
“Harapan kita ini, dalam waktu singkat bisa segera dilengkapi dan disampaikan kepada pihak-pihak terkait,” ujarnya.
- Penulis :
- Gerry Eka
