Pantau - Ketua Harian Tim Pengawas (Timwas) Penanggulangan Bencana DPR RI, M. Husni, menyoroti metode distribusi bantuan logistik melalui jalur udara yang dinilai belum layak dan berisiko merusak bantuan yang diterima masyarakat terdampak bencana.
Husni menyatakan bahwa meskipun jalur udara menjadi pilihan untuk wilayah terisolasi seperti Aceh Tengah dan sebagian wilayah Aceh Tamiang, pelaksanaannya di lapangan masih belum terukur dengan baik.
"Memang ada daerah-daerah yang sangat terisolasi, seperti di Aceh Tengah dan sebagian wilayah Aceh Tamiang, sehingga bantuan (terpaksa) disalurkan lewat udara. Tapi yang kita lihat (di lapangan), sebagian bantuan itu dijatuhkan begitu saja dan akhirnya rusak, ada sembako yang pecah, jatuh ke lumpur (sampai dua meter), bahkan masuk ke pekarangan warga, dan lain sebagainya," ungkapnya.
Ia meminta adanya evaluasi terhadap metode penyaluran bantuan agar bisa sampai ke tangan warga dalam kondisi aman dan bermartabat.
DPR Minta Pola Penyaluran Lebih Terukur
Husni menegaskan bahwa distribusi udara seharusnya dilakukan dengan pola yang lebih terukur dan memperhatikan faktor keselamatan bantuan.
"Kalau memang lewat udara, mestinya ada cara-cara yang lebih layak. Bisa pakai keranjang khusus atau dilepas ketika jarak sudah dekat dengan permukaan, supaya tingkat kerusakannya lebih rendah," ia mengungkapkan.
Selain itu, Husni merespons keluhan masyarakat mengenai lambatnya distribusi bantuan di sejumlah wilayah. Ia menjelaskan bahwa bukan semata-mata terjadi keterlambatan, melainkan karena skala bencana yang terjadi hampir bersamaan di berbagai daerah.
"Saya melihatnya bukan terlambat, tapi begitu besar (skalanya). Sebelum banjir bandang (dan) perubahan cuaca di Sumatra Utara, Padang dan Aceh, kan sebelumnya terjadi letusan Gunung Semeru di Pulau Jawa, kemudian ada banjir bandang di Jawa Tengah ya kan," katanya.
Ia menyatakan bahwa kementerian dan lembaga terkait seperti BNPB, Kementerian Sosial, Basarnas, dan Kementerian Kesehatan telah bekerja maksimal di lapangan.
"Mereka kan kerja hampir 24 jam itu ya, di daerah bencana, tidak ada listrik, tidak ada air bersih, tidak ada alat komunikasi, dan sebagainya. Kita boleh katakan mereka adalah orang-orang profesional, tapi apakah bisa sempurna? saya pikir kalau kita boleh beri penilaian, mereka sudah cukup baik lah," ujarnya.
Harapan Evaluasi dan Rekonstruksi Pascabencana
Husni menambahkan bahwa beberapa daerah masih dalam status tanggap darurat, seperti Sumatra Utara hingga 10 Desember dan Aceh yang diperkirakan akan berlangsung lebih lama.
Ia berharap pemerintah segera masuk ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi setelah fase tanggap darurat selesai.
"Setelah tanggap darurat selesai, pemerintah akan masuk ke tahap rehabilitasi dan rekonsiliasi. Banyak rumah warga, rumah ibadah, dan fasilitas umum yang rusak dan harus segera ditangani," jelasnya.
Sebagai Ketua Harian Timwas Bencana DPR RI, Husni memastikan pihaknya akan terus melakukan pengawasan terhadap proses penanganan pascabencana di seluruh wilayah terdampak.
Ia menekankan pentingnya evaluasi terhadap sistem distribusi bantuan agar tidak merugikan masyarakat yang sudah menjadi korban bencana.
- Penulis :
- Arian Mesa
