Pantau - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Rinto Subekti melakukan peninjauan langsung ke Rumah Tahanan Kelas I Makassar guna mengawal penerapan standar hak asasi manusia bagi warga binaan dalam kunjungan kerja reses pada Jumat 12 Desember 2025 di Makassar, Sulawesi Selatan.
Kegiatan yang dimuat dalam rubrik Kegiatan DPR pada laman resmi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan dipublikasikan melalui Parlementaria pada 13 Desember 2025 ini merupakan agenda Komisi XIII DPR RI untuk memastikan pemenuhan hak-hak dasar warga binaan.
Rinto Subekti menegaskan bahwa pemenuhan hak dasar warga binaan merupakan kewajiban konstitusional yang tidak dapat ditawar karena mereka tetap bagian dari masyarakat Indonesia yang berhak memperoleh perlakuan manusiawi sesuai prinsip hak asasi manusia.
Ia menyampaikan bahwa pendekatan pemasyarakatan tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga memastikan proses pembinaan berjalan dengan menghormati martabat manusia.
Peninjauan Fasilitas dan Dapur Sehat
Dalam peninjauan awal, Rinto Subekti mengecek kondisi umum rutan, fasilitas, serta alur layanan bagi warga binaan untuk menilai kualitas pengelolaan dan konsistensi pelayanan tanpa diskriminasi.
Ia menilai rutan memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan layanan kesehatan, kebersihan, serta pembinaan berjalan terkoordinasi bagi seluruh warga binaan.
Salah satu fokus perhatian adalah dapur sehat sebagai penyedia makanan harian bagi warga binaan yang dinilai berperan penting dalam pemenuhan hak atas pangan.
Rinto Subekti menyaksikan langsung proses pengolahan makanan, pengecekan bahan baku, serta penataan menu harian dari pagi hingga malam.
“Kami melihat sendiri bagaimana kualitas makanan dijaga dan variasi menu dari pagi hingga malam menunjukkan upaya serius dalam memenuhi hak dasar warga binaan,” ungkap Rinto Subekti.
Pembinaan Spiritual, Pendidikan, dan Pemberdayaan Ekonomi
Selain pangan, aspek pembinaan moral dan spiritual turut ditinjau melalui kegiatan pengajian, salawat, dan pendalaman rohani yang diikuti warga binaan.
Ia menilai pembinaan mental dan spiritual penting untuk menjaga ketenangan selama masa tahanan serta menjadi bekal saat warga binaan kembali ke masyarakat.
Program pemberdayaan ekonomi juga menjadi perhatian melalui peninjauan pelatihan barbershop, tenun, dan keterampilan produktif lainnya yang dinilai relevan untuk kemandirian pascapidana.
Rinto Subekti menegaskan bahwa pembinaan harus menghasilkan transformasi nyata dan tidak sekadar menjadi rutinitas agar dapat mengurangi potensi pengulangan tindak kejahatan.
Pemenuhan hak pendidikan dasar turut diawasi dengan adanya kelas baca tulis bagi warga binaan yang masih buta huruf sebagai wujud perlindungan hak asasi manusia.
Pada akhir kunjungan, politisi Fraksi Partai Demokrat tersebut mengapresiasi Kepala Rutan, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum dan KemenHAM Sulawesi Selatan, serta seluruh jajaran petugas atas program pembinaan yang dinilai semakin progresif dan berorientasi pada pemulihan fungsi sosial warga binaan.
- Penulis :
- Aditya Yohan
