Pantau - Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menyoroti masih tingginya ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran subsidi pemerintah yang dinilai dapat mencapai 60 hingga 80 persen, sehingga berpotensi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Tingkat Kesalahan Penyaluran Subsidi Dinilai Tinggi
Said Abdullah menyatakan bahwa persoalan utama dalam kebijakan subsidi di Indonesia saat ini adalah masih terjadinya exclusion error dan inclusion error dalam penyalurannya.
Exclusion error merupakan kondisi ketika masyarakat yang seharusnya berhak menerima subsidi justru tidak mendapatkannya.
Sementara itu, inclusion error terjadi ketika kelompok masyarakat yang seharusnya tidak berhak menerima subsidi justru menikmati bantuan dari pemerintah.
"Subsidi kita itu tingkat kesalahan penyalurannya masih cukup tinggi, baik dari sisi exclusion maupun inclusion error. Bahkan bisa mencapai sekitar 60 sampai 80 persen," ujar Said Abdullah saat ditemui Parlementaria di Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/3/2026).
Usulkan Verifikasi Penerima Subsidi Berbasis Teknologi
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Said Abdullah mengusulkan agar pemerintah memperkuat mekanisme verifikasi penerima subsidi agar lebih akurat.
Ia menilai sistem identifikasi yang lebih baik diperlukan agar subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
Menurutnya, pemanfaatan teknologi dapat menjadi solusi untuk meningkatkan akurasi data penerima subsidi.
Teknologi yang dapat digunakan antara lain sistem fingerprint atau pemindaian retina mata.
"Penyaluran subsidi seharusnya didukung dengan sistem verifikasi yang jelas, misalnya menggunakan fingerprint atau bahkan retina mata, sehingga penerima subsidi benar-benar terdata dengan baik," jelasnya.
Dorong Evaluasi Penerima Subsidi dan Industri
Selain penguatan sistem verifikasi, Said Abdullah juga mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap penerima subsidi yang ada saat ini.
Evaluasi tersebut terutama ditujukan kepada kelompok masyarakat yang secara ekonomi sudah mampu.
Ia juga menyoroti perlunya evaluasi terhadap sektor industri yang selama ini masih menerima subsidi dari pemerintah.
Menurutnya, subsidi bagi kelompok masyarakat mampu maupun sektor industri perlu dikaji ulang agar tidak menambah beban fiskal negara.
"Subsidi untuk kelompok atas maupun industri sebaiknya segera dievaluasi, karena hal itu dapat menjadi beban tambahan bagi APBN," tegas Legislator Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Said Abdullah menegaskan bahwa Badan Anggaran DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan fiskal pemerintah.
Pengawasan tersebut mencakup pelaksanaan program subsidi agar berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Pembenahan sistem subsidi dinilai dapat memberikan ruang fiskal yang lebih sehat serta memastikan anggaran negara dimanfaatkan secara optimal bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
- Penulis :
- Shila Glorya
