Pantau - Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menilai Pelabuhan Batanjung di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut.
Pelabuhan ini dianggap mampu memangkas jarak distribusi logistik dan menekan biaya transportasi yang selama ini menjadi hambatan utama dalam aktivitas ekonomi daerah.
"Pemerintah Kalimantan Tengah, khususnya Kabupaten Kapuas, ingin meningkatkan perekonomian daerahnya. Dengan adanya Pelabuhan Batanjung tentu ekonomi akan meningkat karena jarak tempuh lebih pendek. Kalau sebelumnya melalui Kalimantan Selatan sekitar 60 kilometer, sekarang hanya sekitar 15 kilometer," ungkap Adies Kadir.
Manfaat Ekonomi dari Efisiensi Logistik
Pemangkasan jarak distribusi dinilai langsung berdampak pada penurunan biaya logistik yang menjadi keuntungan bagi pelaku usaha dan pemerintah daerah.
Arus barang dari Pulau Jawa juga dapat langsung masuk ke Pelabuhan Batanjung tanpa perlu melewati pelabuhan di Kalimantan Selatan, sehingga memberikan dampak ekonomi yang lebih cepat dan langsung.
"Biaya logistik otomatis lebih rendah, dan perputaran ekonomi di daerah juga akan meningkat karena kapal dari Jawa bisa langsung bersandar di Pelabuhan Batanjung. Banyak keuntungan yang dapat diperoleh dari keberadaan pelabuhan ini," ujarnya.
Infrastruktur Belum Memadai dan Perlu Dukungan Pemerintah Pusat
Meski potensinya besar, Pelabuhan Batanjung masih menghadapi tantangan serius dari sisi infrastruktur penunjang yang belum memadai.
"Pelabuhan ini masih memerlukan banyak sentuhan. Contohnya akses jalan sepanjang kurang lebih 52 kilometer yang baru dibuka, namun badan jalannya belum diperkeras, belum diaspal, dan gorong-gorongnya juga masih dalam tahap awal," kata Adies Kadir.
Pembangunan infrastruktur tersebut memerlukan anggaran besar yang tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Untuk itu, DPR RI akan mendorong adanya koordinasi lintas kementerian dan lembaga, terutama agar pembangunan akses jalan dapat masuk dalam skema pembiayaan nasional.
"Nanti akan kami koordinasikan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), khususnya melalui Balai dan Komisi V DPR RI. Kami juga akan mengkoneksikan agar pembangunan ini dapat dimasukkan dalam APBN 2027 yang pembahasannya dilakukan tahun depan," jelasnya.
Adies juga menyatakan kesiapannya menindaklanjuti berbagai masukan dari pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Kapuas agar dapat dikoordinasikan di tingkat pusat.
"Aspirasi dari pemerintah daerah dan masyarakat tentu akan kami koordinasikan di tingkat pusat agar pembangunan infrastruktur di daerah dapat berjalan optimal," ia mengungkapkan.
- Penulis :
- Arian Mesa
