Pantau - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah menyiapkan dokumen zonasi kawasan strategis nasional (KSN) Karbon Biru di wilayah Derawan, Kalimantan Timur, sebagai proyek percontohan nasional penataan ruang laut untuk mendukung ekonomi biru dan mitigasi perubahan iklim.
Dokumen ini akan menjadi dasar perlindungan ekosistem pesisir seperti lamun dan mangrove, serta mendukung pembangunan rendah karbon yang berkelanjutan.
Menurut data KKP, potensi karbon biru nasional mencapai lebih dari 30 juta ton karbon, dengan luas lamun sekitar 660.000 hektare dan potensi penyerapan karbon lebih dari 6 juta ton CO₂ ekuivalen.
Sebanyak 38 persen dari lamun tersebut berada di kawasan strategis nasional Karbon Biru.
Atasi Sedimentasi di Wilayah Pesisir dan Jalur Pelayaran
Selain zonasi karbon biru, KKP juga menyusun dokumen perencanaan pengelolaan sedimentasi di pesisir dan jalur pelayaran strategis yang tersebar di 10 provinsi prioritas.
Langkah ini bertujuan mencegah gangguan terhadap pelayaran, aktivitas perikanan, dan keberlanjutan ekosistem laut.
Sepuluh wilayah yang menjadi prioritas antara lain: Laut Jawa, Selat Makassar, Laut Flores, Laut Natuna Utara, Selat Sunda, Bangka Belitung, dan Sumatera Utara.
“Dokumen ini disusun melalui koordinasi lintas sektor, analisis teknis, forum diskusi, serta konsultasi publik, dan akan direvisi berdasarkan masukan dari kementerian dan lembaga lain,” ungkap Dirjen Penataan Ruang Laut KKP, Kartika Listriana, dalam konferensi pers Capaian Kinerja KKP 2025.
Strategi Nasional Hadapi Perubahan Iklim
Penyusunan zonasi dan pengelolaan sedimentasi ini merupakan bagian dari strategi nasional KKP untuk menata ruang laut secara berkelanjutan.
Tujuannya adalah mengoptimalkan fungsi ekosistem pesisir sebagai penyerap karbon, menjaga kelancaran pelayaran, serta mendukung target iklim nasional dan internasional dalam upaya mitigasi perubahan iklim.
- Penulis :
- Gerry Eka
