Pantau - Sejumlah organisasi masyarakat sipil, komunitas, dan individu di Aceh mendeklarasikan Aceh Recovery Partner Forum (ARPF) sebagai forum koordinasi untuk memperkuat pemulihan pascabencana di Aceh dan wilayah Sumatera.
Deklarasi ARPF berlangsung di Banda Aceh pada Selasa, 23 Desember 2025, sebagai respons atas berbagai tantangan pemulihan pascabencana yang selama ini dinilai belum berjalan optimal.
Salah satu inisiator ARPF dari Aceh Conservation Institute, Fendra Tryshanie, menyampaikan bahwa forum ini dibentuk untuk memperkuat koordinasi antar unsur masyarakat sipil.
"Forum ini untuk memperkuat koordinasi masyarakat sipil agar respons dan pemulihan pascabencana lebih terarah, berbasis data, serta benar-benar menjawab kebutuhan penyintas," ungkap Fendra Tryshanie.
Pembentukan ARPF bertujuan memperkuat respons kemanusiaan dan pemulihan pascabencana secara menyeluruh, mulai dari fase tanggap darurat hingga pemulihan jangka panjang.
Forum ini hadir sebagai jawaban atas kondisi terfragmentasinya bantuan, tumpang tindih peran antar sektor, lemahnya integrasi data, serta belum adanya ruang konsolidasi yang memadai bagi masyarakat sipil.
Fendra menegaskan bahwa pemulihan pascabencana tidak dapat dimaknai sebatas rehabilitasi dan rekonstruksi fisik semata.
"Karena pemulihan tidak dapat dimaknai semata sebagai rehabilitasi dan rekonstruksi fisik," ungkapnya.
ARPF mendorong pendekatan pemulihan terpadu yang mencakup pemulihan lingkungan, pertanian berkelanjutan, penghidupan masyarakat, serta penguatan ketahanan sosial ekonomi.
Dalam konteks global, ARPF juga mendorong keterlibatan Aceh dalam agenda internasional seperti loss and damage dengan tetap menghormati mekanisme negara dan prinsip kedaulatan nasional.
Inisiator lainnya dari Katahati Institute, Raihal Fajri, menyampaikan bahwa ARPF dirancang sebagai pintu masuk komunikasi antara masyarakat sipil Aceh dengan jejaring nasional dan internasional.
Jejaring tersebut mencakup lembaga donor serta mitra pembangunan yang memiliki perhatian pada isu kebencanaan dan pemulihan berkelanjutan.
ARPF juga mendorong Pemerintah Provinsi Aceh melakukan refocusing anggaran Belanja Tak Terduga agar mendukung pemulihan yang lebih komprehensif dan adaptif.
"Ini bukan soal menggantikan peran pemerintah, melainkan memastikan masyarakat sipil siap sejak awal dengan asesmen kuat, data pembanding kredibel, serta pembagian peran yang jelas agar proses pemulihan tidak berjalan lambat dan parsial," ungkap Raihal Fajri.
ARPF bersifat terbuka bagi lembaga maupun perorangan yang memiliki kesepahaman untuk bekerja bersama dalam koordinasi, advokasi kebijakan, serta penguatan pemulihan pascabencana yang berlandaskan prinsip keadilan dan keberlanjutan.
- Penulis :
- Aditya Yohan
