Pantau - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Beijing menegaskan bahwa hubungan ekonomi antara Indonesia dan China tidak boleh dijalankan secara otomatis atau autopilot tanpa arah dan strategi yang jelas.
Wakil Kepala Perwakilan RI di Beijing, Parulian Silalahi, menyatakan bahwa meskipun hubungan ekonomi kedua negara merupakan salah satu yang terbesar, baik dari sisi perdagangan maupun investasi, namun hal tersebut tidak bisa dibiarkan berjalan begitu saja.
"Hubungan ekonomi tidak boleh seperti mesin otomatis yang berjalan tanpa kendali. Harus ada strategi aktif untuk menjaga dan mengarahkannya," ungkapnya dalam keterangan menanggapi Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026.
Menteri Luar Negeri Sugiono sebelumnya menegaskan bahwa diplomasi ekonomi menjadi inti dari diplomasi yang dilakukan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.
KBRI Waspadai Weaponisasi Kebijakan Ekonomi
Parulian Silalahi menyampaikan kekhawatiran akan munculnya fenomena policy weaponization, yaitu penggunaan kebijakan ekonomi sebagai instrumen geopolitik, akibat batas yang semakin kabur antara kepentingan ekonomi dan keamanan.
Ia mencontohkan dinamika global seperti hubungan Amerika Serikat dan Venezuela, serta posisi China sebagai kekuatan besar yang terus dipantau dalam lanskap internasional.
"Kami tidak ingin terjadi weaponization of economic policies antara Indonesia dan China," ia menegaskan.
China menjadi mitra ekonomi utama Indonesia, dengan nilai investasi ke Indonesia pada tahun 2025 mencapai 5,4 miliar dolar AS, meningkat 13,5 persen dibanding tahun sebelumnya.
Sementara itu, nilai perdagangan antara kedua negara pada triwulan ketiga 2025 tercatat melebihi 137 miliar dolar AS, tumbuh 14,2 persen secara tahunan.
Strategi Diplomasi dan Diversifikasi Ekonomi
Menanggapi tantangan global, Menteri Sugiono menyatakan bahwa Indonesia tengah memperkuat inklusi finansial, salah satunya melalui implementasi mekanisme QRIS yang memungkinkan transaksi lintas batas, termasuk dengan China.
Selain itu, Indonesia juga terus mendorong diversifikasi mitra ekonomi untuk mengurangi risiko ketidakpastian global, khususnya pasca resmi bergabung dengan BRICS pada 6 Januari 2025.
Dalam jangka panjang, Kementerian Luar Negeri mendorong perwakilan RI untuk menarik investasi yang memiliki orientasi pada penciptaan nilai tambah dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Sebagai bagian dari strategi jangka panjang tersebut, Sugiono mengumumkan pembentukan Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan sebagai upaya memperkuat peran diplomasi ekonomi dan menjawab tantangan global yang semakin kompleks.
- Penulis :
- Shila Glorya
