Pantau - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) menyiapkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp16 miliar untuk menangani dampak bencana banjir dan angin puting beliung yang melanda lima kabupaten di wilayah tersebut.
Dana Disiapkan untuk Kebutuhan Mendesak dan Infrastruktur Vital
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, Sadimin, menyampaikan bahwa anggaran ini merupakan instruksi langsung dari Gubernur NTB.
"Kita sudah undang kabupaten kota, untuk menyiapkan usulan program kegiatannya apa saja. Nah, yang ndak bisa ditangani akan dicarikan provinsi melalui dana BTT," ungkapnya.
Anggaran tersebut akan diprioritaskan untuk kebutuhan logistik yang mendesak serta perbaikan infrastruktur penting, seperti jembatan putus dan akses jalan ke wilayah terdampak.
"Sesuai arahan gubernur kan ada Rp16 miliar. Itu untuk kebutuhan logistik, untuk kebutuhan infrastruktur, terutama jembatan-jembatan putus, yang jalan satu-satunya kan harus kita prioritaskan untuk diperbaiki," ia mengungkapkan.
Kelima daerah yang menjadi fokus penanganan adalah Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Bima, Dompu, dan Lombok Timur.
"Sekarang yang terjadi bencana kan Dompu, Bima, kemudian Lombok Tengah, Lombok Timur angin puting beliung, dan Lombok Barat. Lima kabupaten kota," jelas Sadimin.
Proses Pendataan Masih Berlangsung, Perlu Kolaborasi Berbagai Pihak
Hingga kini, pendataan kerugian dan jumlah rumah warga yang rusak akibat bencana masih terus dilakukan oleh tim di lapangan.
"Pendataan masih berlangsung. Tim Reaksi Cepat BPBD masih berada di lapangan untuk melakukan penghitungan secara menyeluruh. Jadi belum bisa kita sebutkan estimasi kerugian karena masih dihitung. Rumah yang rusak sudah ada datanya, tapi belum menyeluruh. Teman-teman masih turun ke lapangan," katanya.
Penanganan terhadap rumah warga yang rusak akan dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah kabupaten/kota, Pemprov NTB, pemerintah pusat melalui BNPB, serta Balai Wilayah Sungai (BWS).
"Makanya kita lihat kemampuan anggarannya. Nanti coba kita hitung, coba kita ajukan apa kebutuhan-nya. Nanti sama-sama kita, dari BNPB pusat, dari kabupaten kota, provinsi, maupun dari BWS. Sesuai kewenangan-nya," tutur Sadimin.
Ia juga menyoroti wilayah Sekotong, Lombok Barat, khususnya Desa Buwun Mas, yang menjadi langganan banjir akibat alih fungsi lahan di daerah hulu.
"Kalau kita lihat ke atas bukit, tutupan lahan-nya sudah jadi jagung semua. Dulu tidak pernah banjir, tapi empat sampai lima tahun terakhir ini kejadian terus. Ini akibat alih fungsi lahan," jelasnya.
Sadimin menekankan perlunya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan agar bencana serupa tidak terus terulang.
"Kalau hanya memikirkan kepentingan sesaat, banjir akan terus jadi langganan. Ini yang harus sama-sama kita sadari dan ubah," tegasnya.
- Penulis :
- Arian Mesa
