Pantau Flash
No market data
HOME  ⁄  Nasional

Pemerintah Siapkan 390 Ribu Hektare Perhutanan Sosial untuk Hilirisasi Perkebunan Berbasis Masyarakat

Oleh Arian Mesa
SHARE   :

Pemerintah Siapkan 390 Ribu Hektare Perhutanan Sosial untuk Hilirisasi Perkebunan Berbasis Masyarakat
Foto: Suasana rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Kehutanan di Jakarta, Senin 19/1/2026 (sumber: ANTARA/Harianto)

Pantau - Kementerian Kehutanan menyiapkan lahan seluas 390 ribu hektare untuk mendukung hilirisasi perkebunan berbasis masyarakat melalui skema perhutanan sosial.

Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah hasil perkebunan, meningkatkan kesejahteraan petani, dan memperkuat ekonomi nasional.

Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki, menyampaikan bahwa tahap awal pengembangan sudah dilakukan penyandingan data untuk areal seluas seratus ribuan hektare.

"Untuk tahap pertama, kami sudah menyandingkan data, ada 390 ribu hektare yang nantinya akan dikembangkan untuk hilirisasi perkebunan," ungkapnya.

Hilirisasi Perkuat Ekonomi Lokal dan Pendapatan Petani

Hilirisasi yang dikembangkan diarahkan agar kelompok usaha masyarakat dapat mengolah hasil kebun secara mandiri sehingga pendapatan meningkat, rantai pasok menjadi lebih efisien, dan ekonomi lokal tumbuh lebih kuat.

"Untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi dari perhutanan sosial Kementerian Kehutanan terus mendorong hilirisasi komoditas kehutanan berbasis masyarakat," ia mengungkapkan.

Kelompok usaha perhutanan sosial saat ini mengelola beragam komoditas seperti kopi, aren, kakao, kemiri, lada, pala, jambu mete, vanili, dan kelapa.

Kementerian Kehutanan bersama Kementerian Pertanian telah menyepakati sinergi pengembangan hilirisasi untuk enam komoditas utama, yaitu kopi, kakao, kelapa, lada, pala, dan jambu mete.

Sinergi ini dilakukan dengan mengoptimalkan lahan perhutanan sosial tanpa mengubah peruntukan kawasan hutan.

"Itu kita sepakat untuk mengoptimalkan lahan perhutanan sosial. Jadi bukan perubahan peruntukan kawasan hutan atau pelepasan kawasan hutan," jelas Rohmat.

Sejak sembilan tahun terakhir, Kementerian Kehutanan telah memberikan persetujuan pemanfaatan perhutanan sosial seluas 8,3 juta hektare yang melibatkan 1,4 juta kepala keluarga (KK) di seluruh Indonesia.

Program ini difokuskan untuk memastikan pengelolaan kawasan hutan yang adil, memberdayakan masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Hilirisasi Diperkuat hingga 2027, Jawa Tengah Jadi Prioritas

Kementerian Pertanian juga aktif memperkuat hilirisasi perkebunan melalui pendekatan approach by thematic (ABT), program reguler, dan refocusing kegiatan.

"Dengan hilirisasi, produk perkebunan tidak lagi dijual mentah tetapi diproses menjadi produk bernilai tambah yang mampu memberikan dampak ekonomi lebih besar bagi petani," ungkap Abdul Roni Angkat, Pelaksana Tugas Dirjen Perkebunan Kementan.

Menurutnya, pendekatan ABT menjadi salah satu terobosan penting untuk memperkuat rantai nilai dari hulu ke hilir dalam sektor perkebunan.

Di Provinsi Jawa Tengah, hilirisasi difokuskan pada tujuh komoditas strategis yakni tebu, kelapa, kopi, kakao, jambu mete, lada, dan pala.

Dari tujuh komoditas itu, empat menjadi prioritas utama yaitu tebu, kelapa, kopi, dan jambu mete.

Secara nasional, hilirisasi perkebunan telah mencakup lebih dari 870 ribu hektare lahan, dan Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi prioritas.

Selain hilirisasi, Kementerian Pertanian juga menyiapkan berbagai dukungan, seperti pendampingan teknis, penguatan kelembagaan petani, penyediaan benih unggul, serta sarana dan prasarana produksi.

" Kami berharap dengan dukungan ini, petani di Jawa Tengah semakin produktif, mandiri, dan mampu bersaing, sehingga kontribusi perkebunan terhadap perekonomian daerah semakin meningkat," ujar Abdul Roni Angkat.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan pentingnya hilirisasi pertanian sebagai kunci peningkatan kesejahteraan petani dan penguatan ekonomi nasional, sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, keunggulan iklim tropis sepanjang tahun menjadi modal utama bagi Indonesia dalam memperkuat strategi hilirisasi.

Ia menambahkan bahwa pembangunan hilirisasi tidak hanya menyasar pangan pokok, namun juga komoditas perkebunan seperti kelapa, kopi, kakao, pala, dan mete.

Komoditas-komoditas ini dinilai memiliki potensi ekspor tinggi dan berperan besar dalam menopang devisa negara.

Strategi hilirisasi perkebunan akan terus diperkuat pemerintah hingga setidaknya tahun 2027.

Penulis :
Arian Mesa