Pantau - Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Faisal Malik Hendropriyono mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam menangani persoalan sampah dan menilai daerah tersebut layak menjadi barometer nasional pengelolaan sampah berbasis hulu.
Apresiasi itu disampaikan Diaz saat peluncuran fasilitas Refuse Derived Fuel dan Recycling Center Kabupaten Banyumas di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Sokaraja Kulon, Kecamatan Sokaraja, Banyumas.
Diaz menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyerukan perang melawan sampah yang langsung ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui aksi nyata di lapangan.
Diaz menilai Banyumas menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu menjadi garda terdepan dan tidak ragu menjadi barometer nasional dalam penanganan sampah.
Pengelolaan sampah melalui Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle di Banyumas dinilai berjalan relatif baik dibandingkan daerah lain.
Data Kementerian Lingkungan Hidup mencatat terdapat sekitar 4.494 TPS3R di Indonesia dengan sekitar 35 persen di antaranya tidak aktif.
Kementerian Lingkungan Hidup mendorong reaktivasi TPS3R yang tidak aktif serta pembangunan TPS3R baru di berbagai daerah.
Paradigma pengelolaan sampah kumpul angkut buang dinilai tidak lagi relevan untuk menjawab tantangan lingkungan saat ini.
Capaian pengelolaan sampah di Banyumas telah mencapai sekitar 77 persen dan jauh melampaui rata-rata nasional yang masih berada di kisaran 25 hingga 39 persen.
Capaian tersebut dinilai tinggi dan patut diapresiasi sebagai hasil kerja konsisten pemerintah daerah.
Diaz menekankan pentingnya kepastian pihak pembeli atau off-taker dalam pengelolaan sampah menjadi RDF agar pasokan dan distribusi dapat berjalan stabil.
Pengelolaan RDF yang tidak baik berpotensi menimbulkan bau dan penumpukan sampah yang dapat memicu keluhan masyarakat.
Kabupaten Banyumas berhasil memperoleh dana hibah sebesar 150.000 dolar Amerika Serikat dari United Nations Capital Development Fund sebagai satu-satunya daerah di Indonesia yang menerima hibah tersebut.
Capaian tersebut dinilai sebagai bukti kerja nyata pemerintah daerah meskipun alokasi anggaran lingkungan hidup dalam APBD Banyumas masih berada di bawah 3 persen.
Diaz menilai keberhasilan Banyumas menunjukkan pentingnya inovasi dan kolaborasi antara pemerintah, swasta, komunitas, dan investor.
Diaz berharap Banyumas kembali meraih penghargaan Adipura dan terhindar dari kategori daerah dengan pengelolaan lingkungan yang buruk.
Ia menegaskan bahwa persoalan sampah bukan hanya soal estetika, melainkan juga menyangkut kesehatan dan keberlangsungan hidup manusia.
Diaz kembali menegaskan capaian pengelolaan sampah Banyumas telah mencapai sekitar 77 persen dan diyakini dapat menjadi percontohan nasional.
Pola pengelolaan sampah di Banyumas dinilai dapat direplikasi di daerah lain dengan syarat disiplin serta penerapan standar lingkungan yang ketat.
Diaz mengingatkan kegagalan RDF di sejumlah daerah lain yang menimbulkan pencemaran dan keluhan bau akibat pengelolaan yang tidak optimal.
Jarak pengiriman RDF ke pabrik semen sekitar 40 kilometer sehingga sistem pengangkutan harus tertutup dan pengelolaan tidak boleh lambat.
Pihak pembeli dari pabrik semen menuntut suplai RDF yang stabil dan berkelanjutan agar sistem dapat berjalan optimal.
Pengalaman kegagalan RDF di daerah lain dijadikan pelajaran penting dalam pengembangan sistem serupa.
Diaz meyakini Banyumas tidak akan mengalami kegagalan serupa karena kesiapan sistem dan komitmen seluruh pihak yang terlibat.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
