Pantau - Komisi V DPR RI, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang, dan Pemerintah Kota Makassar berkolaborasi dalam penataan kota untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih, tertib, dan estetis sesuai arahan pemerintah pusat.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyambut baik dukungan BBWS dan Komisi V DPR RI dalam program penataan trotoar, kanal, serta kawasan pinggir sungai yang digagas oleh Pemkot.
"BBWS dan Komisi V DPR RI telah menyatakan kesiapan berkolaborasi dan mendukung program penataan trotoar, kanal, serta kawasan pinggiran sungai yang digagas," ujarnya.
Bahas Lintas Kewenangan, Fokus pada Infrastruktur Strategis
Munafri menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk menangani persoalan penataan kota yang bersinggungan dengan berbagai instansi.
"Banyak kewenangan yang memang harus kita bicarakan secara lintas sektor dan lintas kewenangan," ia menambahkan.
Rapat koordinasi kolaborasi ini berlangsung pada Jumat, 6 Februari 2026, dan dihadiri oleh Anggota Komisi V DPR RI Hamka B. Kady, Kepala BBWS Pompengan Jeneberang Heriantono Waluyadi, serta Balai Penataan Bangunan dan Kawasan Sulawesi Selatan dari Kementerian PUPR.
Kolaborasi ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya penataan infrastruktur kota untuk menjaga kebersihan lingkungan, meningkatkan kualitas hidup warga, serta memperkuat citra kota yang ramah dan berkelanjutan.
Kanal dan Sungai Jadi Sorotan, Sinergi untuk Cegah Banjir
Appi, sapaan akrab Munafri, menyebut bahwa fokus utama saat ini adalah pembahasan isu strategis agar instansi teknis dapat bekerja secara maksimal.
Salah satu isu krusial yang menjadi perhatian adalah pengelolaan kanal dan aliran sungai, terutama terkait kebersihan dan pencegahan banjir.
Anggota Komisi V DPR RI, Hamka B. Kady, menegaskan pentingnya mengikuti arahan Presiden terkait perbaikan lingkungan kanal.
"Kita harus mengikuti arahan Pak Presiden Prabowo, bagaimana menjaga kebersihan di pinggir kanal. Kota ini perlu kita tata dengan baik," ujarnya.
Ia juga menekankan perlunya sinkronisasi program pusat dan daerah, terutama saat musim hujan untuk menghindari risiko banjir.
Koordinasi yang solid antarinstansi diyakini mampu meminimalkan dampak masalah lingkungan sekaligus meningkatkan kualitas tata kota Makassar.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
