Pantau - Dewan Pimpinan Pusat Ahlulbait Indonesia menghormati langkah diplomatik pemerintah Indonesia yang ikut serta dalam forum internasional Dewan Perdamaian atau Board of Peace namun meminta keikutsertaan tersebut dievaluasi secara menyeluruh agar tetap selaras dengan amanat konstitusi.
Ketua Umum DPP ABI Zahir Yahya menegaskan politik luar negeri Indonesia wajib berpijak pada prinsip dasar kenegaraan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
“Prinsip bebas aktif, kemanusiaan universal, keadilan, dan pembelaan terhadap bangsa-bangsa tertindas harus tetap menjadi landasan utama politik luar negeri Indonesia,” ungkap Zahir Yahya.
DPP ABI berpandangan keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian perlu dievaluasi secara terbuka dan menyeluruh sebagai bentuk kehati-hatian politik luar negeri.
Evaluasi tersebut dinilai penting untuk memastikan kesetiaan terhadap amanat konstitusi, menjaga kedaulatan politik luar negeri, serta menegaskan komitmen Indonesia dalam pembelaan terhadap Palestina yang masih mengalami penjajahan.
DPP ABI juga menilai evaluasi perlu mencakup konsekuensi politik, hukum, dan diplomatik dari keterlibatan Indonesia dalam forum tersebut.
DPP ABI menyerukan agar DPR RI menjalankan fungsi pengawasan dan diplomasi parlemen melalui rapat kerja atau rapat dengar pendapat dengan Kementerian Luar Negeri dan pihak terkait.
Langkah tersebut bertujuan memperoleh penjelasan resmi mengenai konsekuensi keikutsertaan Indonesia serta menegaskan posisi politik agar kebijakan luar negeri tetap sejalan dengan Pembukaan UUD 1945.
Pemerintah Indonesia juga diminta memublikasikan secara terbuka dokumen piagam keikutsertaan dalam Board of Peace beserta seluruh dokumen turunan yang mengikat sebagai bentuk akuntabilitas publik dan partisipasi demokratis.
Apabila forum tersebut tidak memenuhi prinsip keadilan, kesetaraan, dan independensi, DPP ABI meminta pemerintah menarik diri agar Indonesia tidak menjadi alat legitimasi kepentingan politik pihak tertentu.
Jika keterlibatan tetap dipertimbangkan, DPP ABI mendorong peninjauan ulang dengan penetapan syarat prinsipil yang jelas seperti perlindungan warga sipil, kesetaraan antarnegara, serta mekanisme akuntabilitas dan penyelesaian sengketa yang imparsial.
DPP ABI menegaskan dukungan nyata terhadap kemerdekaan Palestina merupakan bagian dari amanat konstitusi, kemanusiaan universal, serta tidak boleh ada bentuk normalisasi penjajahan.
Dewan Perdamaian Gaza resmi diluncurkan pada sela-sela World Economic Forum 2026 di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026 dan dipimpin Presiden Amerika Serikat Donald Trump Jr.
Presiden Prabowo menjadi salah satu pemimpin negara yang menandatangani piagam pembentukan Board of Peace bersama sejumlah negara lain, sementara Indonesia tercatat sebagai satu-satunya negara ASEAN yang bergabung.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
