Pemerintah Sudan Tegaskan Perang Berkepanjangan Harus Segera Diakhiri Demi Masa Depan Negara

Pantau - Pemerintah Sudan menegaskan bahwa perang berkepanjangan di negara tersebut harus segera diakhiri untuk menghentikan kehancuran nasional dan kelaparan yang menimpa jutaan warga.

Pemerintah menyatakan kebutuhan mendesak untuk menghentikan konflik bersenjata yang terus merusak sendi-sendi kehidupan nasional Sudan.

Pernyataan resmi itu dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Sudan pada hari Ahad.

Konflik yang berlangsung dinilai telah memperburuk krisis kemanusiaan di berbagai wilayah Sudan.

Pemerintah menyebut perang tersebut mengancam masa depan persatuan nasional dan kedaulatan negara Afrika itu.

Kementerian Luar Negeri menekankan pentingnya membongkar sumber, jaringan, dan mekanisme yang digunakan untuk melakukan kejahatan selama konflik.

Pemerintah menegaskan bahwa para pelaku kejahatan harus dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka.

Pertanggungjawaban tersebut mencakup pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional juga ditegaskan harus diproses secara tegas.

Pemerintah menyatakan bahwa impunitas hanya akan memperpanjang penderitaan rakyat Sudan.

Impunitas juga dinilai akan menghambat upaya nyata menuju perdamaian yang berkelanjutan.

Pemerintah Sudan menyampaikan apresiasi kepada negara-negara sahabat dan negara-negara kawasan yang mendukung keamanan dan persatuan nasional.

Dukungan internasional tersebut dinilai penting untuk menjaga keutuhan lembaga negara dan mencegah runtuhnya struktur pemerintahan.

Pemerintah menekankan bahwa solidaritas internasional yang menghormati kedaulatan Sudan merupakan faktor krusial.

Seruan disampaikan kepada komunitas internasional dan regional untuk menjalankan tanggung jawab menghadapi pelaku kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Kasus kekerasan di wilayah Darfur dan Kordofan disebut sebagai perhatian utama dalam konflik yang berlangsung.

Pemerintah menegaskan bahwa keadilan bagi para korban harus menjadi bagian utama dari setiap proses penyelesaian konflik.

Pemerintah Sudan menyatakan tidak akan menerima bentuk perwalian atau campur tangan apa pun terhadap urusan dalam negeri.

Penolakan juga ditegaskan terhadap keterlibatan pihak-pihak yang bersekutu dengan pelaku kejahatan atau memilih diam atas pelanggaran yang terjadi.

Pemerintah menegaskan bahwa perdamaian sejati hanya dapat dicapai melalui proses yang adil, inklusif, dan sepenuhnya menghormati kedaulatan Sudan.