Min Aung Hlaing Resmi Terpilih sebagai Presiden Myanmar dalam Pemerintahan Baru Didukung Militer

Pantau - Parlemen Myanmar pada Jumat, 3 April 2026, memilih mantan panglima militer Min Aung Hlaing sebagai presiden dalam pemerintahan baru yang didukung militer melalui sidang gabungan di Naypyidaw.

Konsolidasi Kekuasaan Pasca Kudeta

Pemilihan tersebut mengukuhkan perkiraan lama bahwa Min Aung Hlaing akan terus memimpin Myanmar setelah mengonsolidasikan kekuasaan sejak kudeta militer tahun 2021 yang menggulingkan pemerintahan sipil Aung San Suu Kyi.

Dalam pemungutan suara yang menjadi bagian dari transisi menuju pemerintahan semi-sipil, Min Aung Hlaing meraih 429 dari total 586 suara parlemen, termasuk dari perwakilan militer yang tidak dipilih langsung.

Berdasarkan Konstitusi Myanmar 2008 yang disusun militer, pejabat sipil aktif termasuk panglima tertinggi tidak diperbolehkan menjabat sebagai presiden.

Min Aung Hlaing yang berusia 69 tahun diketahui telah mundur dari jabatan panglima tertinggi pada Senin sebelum pemilihan berlangsung.

Susunan Pemerintahan dan Dominasi Militer

Nyo Saw, ajudan dekat Min Aung Hlaing dan mantan perdana menteri junta, memperoleh suara terbanyak kedua dan ditetapkan sebagai salah satu wakil presiden.

Nyo Saw sebelumnya maju dalam pemilu Desember hingga Januari melalui Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) yang didukung militer dan memenangkan kursi di majelis rendah.

Sementara itu, Nan Ni Ni Aye meraih suara terbanyak ketiga dan menjadi wakil presiden kedua.

Partai USDP bersama perwakilan militer menguasai sekitar 86 persen kursi parlemen setelah pemilu yang dikritik sebagai tidak demokratis oleh oposisi dan negara Barat.

Aung San Suu Kyi serta sejumlah pejabat pemerintah sipil lainnya masih ditahan sejak kudeta 2021, sementara Partai Liga Nasional untuk Demokrasi dibubarkan oleh junta dua tahun setelah peristiwa tersebut.

Min Aung Hlaing sebelumnya menyerahkan jabatan panglima militer kepada Ye Win Oo, mantan kepala intelijen militer yang terlibat dalam penangkapan Suu Kyi saat kudeta.

Presiden terpilih dijadwalkan membentuk kabinet pada awal pekan berikutnya dan meminta persetujuan parlemen untuk mulai menjalankan kekuasaan negara pada 10 April.

Myanmar sendiri telah berada di bawah pengaruh militer sejak 1962 dengan jeda pemerintahan sipil pada 2016 sebelum kembali dikudeta pada 2021.