Pantau - Anggota Komisi VII DPR RI Siti Mukaromah menyatakan penerapan kebijakan "bekerja dari mana saja" (Work From Anywhere/WFA) sebelum dan setelah Hari Raya Idul Fitri 2026 bagi aparatur sipil negara dan pekerja swasta menghadirkan peluang untuk meningkatkan sektor pariwisata.
Siti menyampaikan, "Kebijakan menerapkan WFA sebelum dan setelah Idul Fitri bagi ASN dan pekerja swasta merupakan peluang dalam menggerakkan ekosistem kepariwisataan," dalam keterangan pers di Jakarta pada Sabtu.
Kebijakan tersebut merujuk pada keputusan pemerintah yang menetapkan WFA pada 16 dan 17 Maret serta 25, 26, dan 27 Maret 2026 sebagaimana sebelumnya disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Karena Idul Fitri berdekatan dengan Hari Raya Nyepi, pekerja berpeluang menikmati masa libur panjang dari 18 hingga 24 Maret 2026.
Untuk mengantisipasi peningkatan kunjungan wisatawan selama libur Idul Fitri, pelaku usaha pariwisata diminta mulai mempersiapkan diri sejak dini.
Persiapan tersebut meliputi penataan aktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah di sekitar lokasi wisata serta peningkatan layanan transportasi lokal.
Peran warga lokal dalam pengelolaan fasilitas pendukung seperti tempat parkir, hotel, dan restoran juga dapat dioptimalkan guna memperkuat dampak ekonomi langsung bagi masyarakat.
Siti menekankan perlunya penggeseran target pembangunan pariwisata sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kepariwisataan.
Ia menyatakan, "Dengan disahkannya UU Kepariwisataan, maka kita sudah harus mulai menggeser target jumlah wisatawan yang datang atau jumlah kunjungan menjadi target sektor-sektor ekonomi yang bergerak naik dengan kunjungan tersebut,".
Menurutnya, pemerintah tidak hanya berfokus mendatangkan wisatawan sebanyak-banyaknya, tetapi menghadirkan pariwisata berkualitas agar wisatawan tinggal lebih lama dan berbelanja lebih banyak sehingga memberikan dampak ekonomi lebih besar bagi masyarakat.
Siti juga menyarankan pemerintah daerah memperhatikan kesiapan pengelola tempat wisata dalam menghadapi potensi lonjakan kunjungan selama libur Lebaran.
Pemerintah daerah diminta mendorong pengelola tempat wisata menerapkan pariwisata berkelanjutan serta mengedepankan keamanan dan kenyamanan pengunjung.
Selain itu, pemerintah daerah perlu memastikan ketersediaan fasilitas pendukung seperti tempat sampah, toilet bersih, peringatan lokasi rawan dan berbahaya, sarana bagi penyandang disabilitas, serta fasilitas bagi pengunjung yang membawa anak-anak dan menyusui.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
