Pantau - Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI Amin AK melakukan kunjungan kerja ke PT PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan Semarang untuk mendalami tata kelola perusahaan serta beban subsidi energi yang membebani APBN.
Kunjungan tersebut bertujuan melihat langsung kondisi lapangan dan mencocokkan laporan manajemen dengan fakta riil di unit pembangkitan.
Amin menegaskan subsidi energi bukan sekadar isu teknis korporasi melainkan menyangkut kepentingan seluruh rakyat karena berdampak langsung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang pada 2025 disebut mencapai sekitar Rp525 triliun dengan porsi terbesar untuk sektor energi.
Ia menyatakan, “Ini menjadi perhatian utama kami di BAKN DPR RI. Beban APBN semakin berat, dan subsidi energi menjadi salah satu faktor dominan. Karena itu, setelah sebelumnya fokus pada sektor lain, kami kini mendalami subsidi energi dan memulainya dari PLN,”.
PT PLN (Persero) disebut sebagai BUMN terbesar di Indonesia dengan aset sekitar Rp1.700 triliun dan ekuitas mendekati Rp1.000 triliun sehingga dinilai harus dikelola dengan profesionalisme dan efisiensi tinggi.
Namun Amin menilai tata kelola PLN masih jauh dari harapan dan memiliki banyak ruang perbaikan terutama dalam aspek efisiensi dan profesionalisme.
Ia menegaskan, “Namun faktanya, dari hasil pengawasan sementara kami, tata kelola PLN masih jauh dari harapan. Masih terdapat banyak ruang perbaikan, terutama dalam aspek efisiensi dan profesionalisme pengelolaan,”.
Ia mencontohkan subsidi bahan baku batubara yang ditetapkan sebesar 70 dolar AS per ton jauh di bawah harga pasar internasional di atas 100 dolar AS per ton serta tambahan subsidi dan kompensasi tarif listrik dalam jumlah signifikan.
Amin menyatakan, “Dari sisi bahan baku saja, pemerintah sudah memberikan subsidi yang luar biasa besar. Ditambah lagi subsidi dan kompensasi tarif listrik. Ini menunjukkan bahwa negara sudah hadir sangat kuat untuk menopang PLN,”.
Meski PLN melaporkan laba Rp17,1 triliun pada 2025, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan sejumlah temuan sehingga keuntungan riil diperkirakan hanya sekitar Rp1 triliun apabila tata kelola dilakukan secara benar dan efisien.
Ia menegaskan, “Ini tentu menjadi perhatian serius kami. Artinya, ada persoalan mendasar dalam tata kelola yang harus segera dibenahi. Di mana letak masalah utamanya, itulah yang akan kami dalami lebih lanjut,”.
BAKN DPR RI akan melakukan kajian menyeluruh dengan melibatkan direksi dan manajemen baik di tingkat holding maupun subholding untuk merumuskan perbaikan konkret dan berkelanjutan.
Pengawasan tersebut ditegaskan bukan untuk mencari kesalahan melainkan memastikan masyarakat memperoleh listrik dengan harga terjangkau dan subsidi dapat dialihkan ke program yang lebih produktif guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
- Penulis :
- Aditya Yohan
