Pantau - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini menegaskan Ibu Kota Nusantara bukan sekadar perpindahan pusat pemerintahan, melainkan kesempatan merancang ulang cara negara bekerja, mengambil keputusan, dan melayani masyarakat.
Ia menyampaikan bahwa IKN dibangun dengan konsep smart governance yang menekankan pemerintahan lebih lincah, terintegrasi, dan berorientasi pelayanan publik.
Dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026, Presiden Prabowo Subianto mengutip Thucydides bahwa bangsa yang kuat memiliki fondasi kokoh termasuk birokrasi unggul, yang dinilai relevan dengan pembangunan IKN sebagai wajah peradaban baru Indonesia.
Konsep Agile dan Digital-Native
Rini menegaskan IKN tidak dibangun dengan pola birokrasi yang bekerja sendiri-sendiri, melainkan dengan sistem layanan berbagi pakai seperti shared office dan shared system untuk mendorong efisiensi dan percepatan pengambilan keputusan.
Fasilitas pendukung dikelola bersama dengan sistem digital terintegrasi dan pola kerja diarahkan menuju agile government.
Ia menyebut pengalaman negara lain menunjukkan integrasi kawasan dan layanan digital terpadu menjadi kunci efektivitas pemerintahan sehingga IKN memiliki peluang menerapkannya sejak tahap desain awal.
ASN IKN Dituntut Adaptif dan Berorientasi Hasil
IKN lahir di era disrupsi dengan percepatan digitalisasi dan kecerdasan buatan sehingga pelayanan publik harus semakin cepat, responsif, dan terintegrasi.
ASN di IKN dituntut menjadi birokrasi digital-native pertama di Indonesia yang adaptif serta siap memimpin perubahan tata kelola pemerintahan.
Rini menekankan perlunya standar kompetensi digital ASN yang jelas dan terukur disertai asesmen serta pemetaan terintegrasi dalam sistem nasional.
IKN diharapkan menjadi simbol transformasi tata kelola menuju birokrasi modern, kolaboratif, dan berorientasi hasil.
- Penulis :
- Gerry Eka
