Pantau - Perum Bulog menargetkan penyaluran beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) sepanjang 2026 sebesar 828 ribu ton guna menjaga ketersediaan dan stabilitas harga beras nasional.
Penugasan tersebut mengacu pada Surat Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 204/TS.03.03/K/2/2026 tertanggal 11 Februari 2026 tentang Penugasan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah tahun 2026.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa pelaksanaan program ini memiliki dasar hukum yang jelas sesuai regulasi yang berlaku.
"Dasar hukum penugasan kami sesuai dengan Perbadan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 204 tanggal 11 Februari 2026 yang mana total SPHP tahun ini 828 ribu ton yang harus kami salurkan," ungkapnya.
Distribusi Luas hingga 80 Ribu Titik
Penyaluran beras SPHP dilakukan langsung oleh Bulog ke pasar rakyat agar harga tetap terkendali dan terjangkau bagi masyarakat.
Selain itu, distribusi juga menjangkau Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dengan memastikan seluruh stan koperasi memperoleh pasokan beras SPHP dan beras premium secara berkelanjutan.
Bulog turut berpartisipasi dalam kegiatan gerakan pangan murah bersama kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta berbagai instansi untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok.
Distribusi beras mencakup outlet binaan pemerintah daerah, koperasi badan usaha milik daerah, koperasi instansi pemerintah, serta Jaringan Rumah Pangan Kita yang jumlahnya sekitar 80 ribu titik.
Penyaluran juga dilakukan melalui swalayan dan toko modern guna memperluas akses masyarakat terhadap beras dengan harga terjangkau.
Harga dan Skema Penyaluran Sepanjang Tahun
Beras SPHP disalurkan dalam kemasan 5 kilogram dengan kualitas beras medium dengan tingkat pecahan sekitar 25 persen dan kadar air 14 persen sesuai standar pemerintah.
Bulog juga menyiapkan kemasan baru berukuran 2 kilogram untuk memberikan lebih banyak pilihan bagi masyarakat.
Harga beras SPHP mengikuti harga eceran tertinggi yakni Rp12.500 per kilogram untuk zona 1 meliputi Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, dan Sulawesi.
Harga Rp13.100 per kilogram berlaku untuk zona 2 yang mencakup Sumatra selain Lampung dan Sumsel, NTT, serta Kalimantan.
Sementara itu, harga Rp13.500 per kilogram diterapkan untuk zona 3 yaitu Maluku dan Papua.
Penyaluran beras SPHP pada 2026 dilakukan sepanjang tahun tanpa jeda, berbeda dengan tahun sebelumnya yang bersifat berkala mengikuti musim panen.
Kebijakan ini bertujuan menjaga stabilitas harga baik di tingkat petani maupun konsumen secara bersamaan.
Target penyaluran tahun 2026 tercatat lebih rendah dibandingkan target tahun 2025 yang mencapai 1,5 juta ton.
Pada Januari 2026, target sempat dipertahankan sebesar 1,5 juta ton, namun kemudian disesuaikan karena masih terdapat penyaluran sisa kuota tahun sebelumnya pada periode Januari hingga Februari.
Realisasi penyaluran SPHP tahun 2025 mencapai 802.939 ton setelah distribusi sempat dihentikan sejak Februari dan kembali dilanjutkan pada Juli hingga Desember.
Sisa kuota tahun 2025 kemudian diperpanjang hingga awal 2026 untuk menjaga stabilitas harga beras nasional.
- Penulis :
- Shila Glorya
