Pantau - Penguatan industri pertahanan nasional tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran, tetapi pada konsistensi kebijakan jangka panjang serta dukungan pembiayaan berkelanjutan dari pemerintah.
Berita ini dimuat pada Minggu, 15 Februari 2026 pukul 19.06 WIB dengan waktu baca 4 menit.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menyampaikan hal tersebut dalam keterangan tertulis di Jakarta terkait arah pengembangan industri pertahanan nasional.
Melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, negara mewajibkan prioritas penggunaan produk dalam negeri, transfer teknologi, serta skema "offset" dalam setiap pengadaan luar negeri.
Pemerintah juga menciptakan "captive market" melalui belanja TNI agar industri nasional memiliki kepastian permintaan dan berperan sebagai regulator, fasilitator, sekaligus pembeli utama produk pertahanan.
"Peran tersebut menjadi krusial dalam menjaga kesinambungan produksi industri dalam negeri," ujar Amelia.
Ia menambahkan program modernisasi kekuatan melalui skema "Minimum Essential Forces" MEF yang bertransisi menuju "Optimum Essential Forces" OEF harus menjadi instrumen strategis untuk memastikan keberlanjutan industri pertahanan domestik.
Amelia menilai industri pertahanan menghadapi tantangan struktural terutama dalam aspek pembiayaan karena dipersepsikan berisiko tinggi, padat modal, memiliki siklus produksi dan pembayaran panjang, serta bergantung pada alokasi APBN.
Karakteristik aset industri pertahanan yang sangat spesifik membuatnya tidak selalu memenuhi kriteria "bankable" sebagai agunan kredit sehingga dukungan perbankan termasuk bank BUMN masih relatif terbatas.
Sejumlah bank BUMN mulai masuk melalui skema kredit modal kerja berbasis kontrak pemerintah atau contract-based financing dan pembiayaan proyek tertentu seperti galangan kapal, namun skalanya dinilai belum signifikan.
Ia menegaskan tantangan utama bukan hanya pada kapasitas produksi, tetapi pada konsistensi kebijakan jangka panjang, keberanian investasi teknologi, serta integrasi BUMN dan BUMS dalam satu rantai pasok nasional.
"Jika konsistensi kebijakan, dukungan pembiayaan, dan integrasi ekosistem industri dapat dijaga, maka kemandirian industri pertahanan bukan hanya realistis, tetapi juga strategis dalam memperkuat posisi Indonesia dalam arsitektur keamanan kawasan," tuturnya.
Sejumlah BUMN strategis seperti PT Pindad, PT PAL Indonesia, dan PT Dirgantara Indonesia menunjukkan peningkatan kapasitas produksi mulai dari kendaraan taktis, kapal perang, hingga pesawat CN-235 dan NC-212 dengan tingkat kandungan lokal yang meningkat.
Industri pertahanan swasta juga semakin menonjol dalam rantai pasok dengan masuk ke tahap manufaktur presisi dan integrasi sistem.
PT Nanggala Kencana Rekatama Indonesia di Bandung memiliki lisensi resmi dari Kementerian Pertahanan untuk memproduksi komponen pertahanan tertentu seperti selongsong peluru, proyektil, serta komponen mekanik presisi untuk sistem persenjataan dan kendaraan taktis.
Perusahaan tersebut memiliki kemampuan machining presisi, metal forming, dan pengolahan material sesuai standar industri pertahanan serta memperoleh rekomendasi Kementerian Pertahanan untuk pengembangan kapasitas menuju produksi sistem senjata utuh dalam koridor regulasi dan pengawasan negara.
PT Republik Defensindo juga memperluas kapasitas dengan memproduksi rantis 4x4, truk angkut personel, hingga prototipe kendaraan amfibi berantai dan berkolaborasi dengan BUMN pertahanan membangun fasilitas produksi amunisi kaliber 9×19 mm secara terpadu pada 2020.
Kolaborasi antara BUMN sebagai "prime contractor" dan "system integrator" dengan BUMS sebagai pemasok sub-sistem dinilai membentuk ekosistem industri pertahanan nasional yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Dalam dinamika geopolitik yang kompleks, kebijakan yang konsisten dan dukungan pembiayaan memadai menjadi prasyarat agar industri pertahanan mampu bertransformasi menjadi pemain regional yang kompetitif.
- Penulis :
- Gerry Eka
