Pantau - Badan Pengelola Keuangan Haji menegaskan Indonesia perlu mengambil peran strategis sebagai pelaku dalam ekosistem ekonomi haji global seiring besarnya potensi ekonomi yang menyertai penyelenggaraan ibadah haji dan umrah setiap tahun.
Penegasan tersebut disampaikan karena Indonesia merupakan negara dengan jumlah jamaah haji terbesar di dunia dengan lebih dari 200.000 jamaah berangkat ke Tanah Suci setiap tahun dan jumlah jamaah umrah diperkirakan melampaui 1,5 juta orang.
Aktivitas tersebut membentuk ekosistem ekonomi bernilai besar yang mencakup sektor perhotelan, konsumsi, transportasi, logistik, serta berbagai layanan pendukung lainnya.
BPKH Limited Dorong Pergeseran ke Investasi
Anggota Badan Pelaksana BPKH Bidang Investasi Langsung, M. Arief Mufraini menyatakan bahwa “Orientasi awal pembentukan BPKH Limited atas dukungan kementerian lainnya, yaitu Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Keuangan adalah investasi langsung di ekosistem haji dan umrah,” ungkapnya.
BPKH Limited dibentuk pada 2023 dan dirancang sebagai instrumen investasi di sektor haji dan umrah.
Arief menyatakan bahwa “Ini merupakan tahapan pertama untuk secara gradual melakukan pergeseran dari procurement ke investasi,” ujarnya.
Langkah tersebut bertujuan agar Indonesia tidak hanya menjadi pembeli musiman, tetapi memiliki posisi strategis dalam rantai nilai ekonomi haji melalui skema investasi.
Dalam proses penetrasi pasar dan pembelajaran, BPKH Limited masih memerlukan penguatan regulasi melalui revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji yang saat ini sedang diproses sebagai bagian dari penguatan tata kelola jangka panjang.
Pada fase penetrasi, BPKH Limited dinilai belum sepenuhnya dapat tampil sebagai pemain utama sesuai desain awal dan dalam praktik tertentu masih berperan sebagai fasilitator.
Bangun Fondasi Kedaulatan Ekonomi Haji
Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah menegaskan bahwa “Yang sedang dibangun adalah fondasi kedaulatan ekonomi haji, bukan praktik perantara,” tegasnya.
Fadlul menambahkan bahwa kedaulatan ekonomi haji bukan berarti mengomersialisasikan ibadah, melainkan memastikan tata kelola ekonomi berjalan profesional, efisien, dan berpihak kepada jamaah.
BPKH mencontohkan optimalisasi area komersial hotel yang digunakan jamaah Indonesia yang selama ini potensi ekonominya sepenuhnya dikelola pihak eksternal.
Melalui pendekatan investasi strategis, sebagian nilai ekonomi tersebut diharapkan dapat kembali memperkuat dana haji dan memberi manfaat langsung bagi jamaah.
BPKH juga menginisiasi penyediaan konsumsi pada fase pra dan pasca-Armuzna karena pada tahun-tahun sebelumnya jamaah Indonesia belum memperoleh layanan makan tiga kali sehari secara penuh pada fase tersebut.
Arief menyampaikan bahwa “Tahun lalu kita melakukan perbaikan dalam kondisi yang sangat menantang. Banyak dapur tidak dapat beroperasi optimal, mobilisasi logistik terbatas, tetapi kebutuhan jamaah harus tetap diprioritaskan,” katanya.
Fadlul menyatakan bahwa “Harapan kami, sistem yang sudah dirintis ini dapat diteruskan dan disempurnakan, dengan atau tanpa keterlibatan BPKH maupun BPKH Limited. Jika penyelenggara dapat menjalankannya secara mandiri, itu justru menjadi keberhasilan bersama,” ujarnya.
Dalam kerangka yang lebih luas, pengembangan Kampung Haji menjadi bagian dari upaya memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem haji global.
Fadlul menegaskan bahwa “BPKH siap berkolaborasi dalam pengembangan Kampung Haji. Ini bukan agenda sektoral, melainkan agenda strategis nasional untuk memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem haji global,” tandasnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
