Pantau - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat sinergi dalam pengendalian perubahan iklim dan implementasi nilai ekonomi karbon di sektor kelautan dan perikanan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama.
Kerja sama tersebut bertujuan mendukung sinergi pengendalian perubahan iklim sektor kelautan dan perikanan dalam implementasi nilai ekonomi karbon serta pencapaian target dalam dokumen iklim Nationally Determined Contribution (NDC).
Deputi Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLH/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Ary Sudijanto menyatakan “Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Lebih dari 70 persen wilayah kita adalah laut, dan lebih dari 60 persen penduduk kita tinggal di wilayah pesisir,”.
Ia menegaskan bahwa sektor kelautan dan perikanan memiliki peran sangat penting dalam pencapaian target iklim nasional.
Sebagai negara kepulauan dengan potensi ekosistem pesisir yang besar, termasuk mangrove dan lamun, Indonesia memiliki peluang signifikan menjadikan solusi berbasis laut sebagai bagian integral pengendalian perubahan iklim.
Indonesia memiliki sekitar 20–25 persen dari total mangrove dunia serta tutupan lamun yang luas yang berfungsi sebagai penyerap dan penyimpan karbon dalam jumlah besar.
Selain menyerap karbon, mangrove dan lamun juga berperan sebagai pelindung pesisir, pendukung keanekaragaman hayati, dan penguat ketahanan masyarakat pesisir.
Pengelolaan dan restorasi ekosistem pesisir dinilai mampu memberikan kontribusi nyata terhadap penurunan emisi gas rumah kaca sekaligus memperkuat ketahanan iklim nasional.
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP A. Koswara menyatakan “Komitmen itu ditegaskan melalui Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional, yang memberikan mandat kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memimpin aksi iklim di sektor kelautan dan perikanan,”.
Ia menambahkan bahwa kerja sama tersebut sejalan dengan mandat KKP dalam memimpin aksi iklim di sektor kelautan dan perikanan sesuai kebijakan nasional.
Kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mendukung agenda mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir dan laut.
- Penulis :
- Aditya Yohan
