Anggota DPR Desak Percepatan Imunisasi Nasional Cegah Lonjakan Campak

Pantau - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi meminta pemerintah mempercepat dan meratakan cakupan imunisasi nasional menyusul meningkatnya kasus campak di Indonesia.

Indonesia disebut menempati peringkat kedua dunia dalam kejadian luar biasa (KLB) penyakit campak. Kondisi tersebut dinilai harus menjadi perhatian serius pemerintah, terutama dalam memastikan cakupan vaksinasi mencapai target.

Nurhadi menilai percepatan imunisasi campak harus menjadi prioritas guna mencegah potensi wabah yang lebih luas, terutama di daerah dengan cakupan vaksinasi rendah.

Ia menyatakan bahwa "Target (cakupan imunisasi) 95 persen bukan sekadar angka administratif, melainkan ambang batas untuk membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Jika ada daerah yang cakupannya rendah, maka di situlah potensi wabah muncul dan yang paling rentan terdampak adalah anak-anak,", ujarnya.

Nurhadi menegaskan bahwa campak merupakan penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi. Namun, peningkatan kasus menunjukkan cakupan imunisasi nasional belum mencapai target minimal 95 persen secara merata di seluruh kabupaten dan kota.

Ia menilai percepatan imunisasi perlu dibarengi evaluasi menyeluruh terhadap berbagai kendala yang ada.

Menurutnya, dampak pandemi COVID-19 sempat menurunkan cakupan imunisasi rutin dan hingga kini belum sepenuhnya pulih. Selain itu, ketimpangan akses layanan kesehatan di daerah terpencil dan kepulauan serta maraknya misinformasi terkait vaksin turut memengaruhi capaian imunisasi.

DPR, kata Nurhadi, akan mendorong Kementerian Kesehatan untuk melakukan percepatan imunisasi secara nasional, memperkuat sistem surveilans, serta memastikan respons cepat terhadap setiap potensi kejadian luar biasa.

Ia menyatakan bahwa "Kami juga akan memastikan distribusi vaksin dan tenaga kesehatan benar-benar merata hingga ke daerah. Target 95 persen harus tercapai bukan hanya secara nasional, tetapi merata di setiap kabupaten dan kota,", tegasnya.

Nurhadi menambahkan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu diperkuat karena keberhasilan program imunisasi sangat ditentukan oleh pelaksanaan di tingkat daerah.

Ia menekankan bahwa percepatan imunisasi bukan hanya soal peringkat global, tetapi komitmen negara dalam melindungi kesehatan dan masa depan anak-anak Indonesia.